Wednesday, 25 April 2018

Taman Kota Kembangan Utara

Sandi Larang Bangun Kembali Rumah di Bekas Kebakaran

Selasa, 10 April 2018 — 17:10 WIB
Sebagian warga korban kebakaran Taman Kota RT 16 RW 05 Kembangan Utara, Kembangan, Jakbar mulai kembali membangun rumah yang terbakar pada akhir Maret lalu. (Rachmi)

Sebagian warga korban kebakaran Taman Kota RT 16 RW 05 Kembangan Utara, Kembangan, Jakbar mulai kembali membangun rumah yang terbakar pada akhir Maret lalu. (Rachmi)

JAKARTA – Kandas sudah impian warga korban kebakaran Taman Kota RT 16 RW 05 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk bisa membangun kembali tempat tinggalnya. Permukiman warga tersebut akan dibangun jalan sejajar rel kereta oleh pemerintah pusat.

“Sembari menunggu proses pengosongan lahan yang merupakan aset negara, untuk sementara lahan itu akan dibangun taman. Jadi warga dilarang membangun kembali di lokasi eks kebakaran,” kata Walikota Jakbar, Anas Efendi, Selasa (10/4/2018).

Menurut Anas, larangan itu berasal dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat rapat pimpinan di DKI. Bahkan Sandi menugaskan Pemko Jakbar supaya segera menginformasikannya kepada warga Taman Kota.

Terkait instruksi Sandi, Anas sudah menugaskan lurah dan camat mengundang warga untuk mensosialisasikannya.

Anas menjelaskan, sesuai rencana kota pemerintah pusat akan membangun jalan sejajar rel KA. Hanya saja sejak 1980 fasos fasum itu dikuasai ratusan warga, akibatnya pembangunan jalan sejajar tak kunjung terealisir.

Hasil pendataan lapangan lanjutnya, 307 unit bangunan di RT 16/ RW 05 musnah dilalap api. Hanya sebagian yang ditempati pemilik yakni 122 bangunan, sisanya 185 bangunan disewakan.

Kendati begitu Anas menjamin Pemprov DKI Jakarta tidak akan menyengsarakan warga korban kebakaran Taman Kota. Khusus warga yang memiliki dan menempati sendiri bangunannya, akan di relokasi ke Rusun Rawabuaya.

Sebaliknya warga yang memiliki bangunan tapi menyewakan ke orang lain, dipastikan tidak akan mendapatkan unit rusun.

Menanggapi larangan Wagub DKI, kalangan warga yang sebagian tengah membangun rumahnya hanya bisa pasrah. Karena memang tidak memiliki bukti kepemilikan apapun dan lokasi huniannya menyalahi peruntukkan. Tapi tetap berharap pengertian dari pemerintah.

“Yah mau bagaimana lagi. Kami kan warga tak punya kuasa. Tapi tolonglah kami jangan ditelantarkan,” kata Imam, warga RT 16 RW 05 Kembangan Utara.

(rachmi/sir)