Wednesday, 25 April 2018

Suara Hati Warga Pulau Pari

Selasa, 10 April 2018 — 6:40 WIB

WARGA Pulau Pari, Kepulauan Seribu menangis haru. Sujud syukur pun dilakukan begitu perjuangannya selama bertahun – tahun untuk mendapatkan hak atas tanahnya menuai harapan.

Meski haknya tidak serta merta langsung didapatkan, karena harus melalui beberapa tahapan lagi, tetapi wajah ceria dan suka cita terlihat nyata. Itulah gambaran sederhana kebahagiaan warga nelayan, setelah mendengar Ombudsman Republik Indonesia menyatakan terjadi maladministrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Ombudsman dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP), menilai penerbitan SHM oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyimpang dari prosedur.

Seperti diketahui, 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari telah diterbitkan kepada pihak swasta yang cakupan lahannya diklaim hampir 90 persen dari luas pulau itu.

Yang menjadi soal kemudian, bagaimana tindak lanjut dari laporan Ombudsman tersebut? Jawabnya menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak sebatas tanggungjawab hukum, juga moral dan sosial.

Itulah perlunya kepedulian dari Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya untuk segera mengevaluasi diri atas kebijakan yang telah digulirkan.

Perlu kebesaran hati untuk koreksi diri atau dikoreksi, jika kebijakan yang telah dikeluarkan tidak prosedural. Bukan hal tabu kebijakan diratifikasi, diperbaiki atau dicabut kembali jika memang terjadi kekeliruan.Itu lebih baik ketimbang penyesalan datang kemudian akibat keliru kebijakan, tapi dibiarkan yang berdampak kepada timbulnya kerugian bagi masyarakat.

Kita perlu juga untuk tidak berprasangka buruk atas terbitnya terbitnya SHM dan SHGB di Pulau Pari. Tidak perlu saling menuding, yang diperlukan sekarang adalah mengembangkan transparansi untuk bersama – sama segera mengevaluasi dan koreksi. Termasuk evaluasi terhadap aset milik Pemprov DKI di Pulau Pari. Ini tentu terkait dengan pengembangan destinasi yang berbasis ekowisata dan penduduk setempat.

Intinya adalah bagaimana wisata berkembang, tapi masyarakat setempat ikut menikmati hasilnya, bukan malah tersingkirkan.(*).