Monday, 23 July 2018

OTT Lagi, Bupati Kena Lagi

Rabu, 11 April 2018 — 6:02 WIB

JELANG pilkada serentak, kepala daerah yang terlibat korupsi pun kian marak. Hingga bulan keempat tahun ini, sudah 10 kepala daerah terlibat korupsi. Bupati terakhir terkena Operasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Jawa Barat.

Bupati dan 7 orang lainya ditangkap lewat operasi senyap Selasa (10/4/2018) sore di wilayah Bandung Barat.

Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari KPK mengenai jumlah barang bukti uang yang disita, begitu modus operandi korupsi. Besar dugaan terkait suap, sering disebut uang pelicin dalam sejumlah proyek pembangunan.

Lewat kolom ini hanya ingin menegaskan kembali bahwa banyaknya korupsi yang melibatkan kepala daerah kian terindikasi. Seperti yang pernah disampaikan petinggi KPK bahwa ada sejumlah kepala daerah berpotensi menjadi tersangka korupsi jelang pilkada.

Bahkan, pernyataan KPK ini sempat menimbulkan kontroversi karena adanya keinginan agar penyidikan kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi ditunda sampai menunggu gelaran pilkada selesai. Tapi, pemberantasan korupsi jalan terus, termask kepada kepala daerah.

Penangkapan bupati di Jawa Barat ini tidak secara langsung membuktikan kepada publik bahwa sinyalemen KPK ini mengandung kebenaran. Apa yang disampaikan terkait akan adanya beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi telah dibuktikan.

Yang perlu jadi bahan renungan kita adalah setiap kali KPK gelar OTT, yang kena kepala daerah lagi. OTT lagi, kepala daerah kena lagi.

Data menyebutkan selama 13 tahun, sejak 2004 hingga 2017 terdapat 78 kepala daerah terlibat korupsi, 12 di antaranya gubernur, selebihnya bupati dan walikota. Modus terbesar yang dilakukan kepala daerah adalah penyuapan/gratifikasi.

Berkaca kepada modus korupsi ini, maka persoalannya sebenarnya terletak kepada adanya kewenangan kepala daerah dalam penggunaan a dalam program pembangunan. Termasuk di dalamnya penentuan proyek.

Atas dasar itu, sekalipun pengawasan cukup ketat, tetapi jika niat mendapatkan keuntungan lebih akibat jabatan yang melekat pada dirinya, maka peluang korupsi masih terjadi.

Lantas bagaimana mencegah korupsi dan praktik suap? Jawabnya kembali kepada pribadi pejabat yang bersangkutan. Korupsi akan terhenti kalau mental pejabat korup tidak ada lagi. Saatnya bersihkan diri, stop niat untuk korupsi. (*).