Sunday, 22 July 2018

Anies Didesak Tingkatan Kesejahteraan Guru dan Fasilitas Madrasah

Kamis, 12 April 2018 — 8:30 WIB
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis didampingi sejumlah pengurus. (joko)

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis didampingi sejumlah pengurus. (joko)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk melakukan terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Abdul Azis berharap agar kesejahteraan guru sekolah agama ditingkatkan, termasuk fasilitas pendidikan.

“Memang, pengelolaan madrasah negeri ada pada Departemen Agama, tapi sebagian besar guru dan murid adalah warga DKI. Pemprov DKI harus mencari terobosan untuk kesejahteraan guru dan peningkatan fasilitas,” ujar Azis di Jakarta.

Menurutnya gaji guru berstatus PNS DKI dan Depag, perbedaannya antara satu banding tiga atau empat. “Padahal banyak juga guru Depag diperbantukan jadi guru agama di sekolah negeri, tapi mereka tak dapat tunjangan kerja dari Pemprov DKI,” kata Azis didampingi sejumlah pengurus partai.

Banyak konstituen PPP yang merupakan guru agama maupun santri madrasah. Untuk itu, pihaknya akan konsen memperjuangkan peningkatan fasilitas kepada mereka. Gaji guru berstatus PNS DKI sekitar Rp 20 juta/bulan sedangkan guru dari Depag mungkin sepertiga atau seperempatnya. “Kondisinya sangat timpang. Ini butuh perhatian semua pihak,” kata Azis.

HALAL TOURISM

Selain memperjuangkan fasilitas guru dan murid sekolah madrasah, PPP juga terus mengawal Pemprov DKI merealisasi program halal tourism. “Sejak beberapa bulan lalu, saya selalu mengingatkan Fraksi PPP DPRD DKI untuk mendesak gubernur menarik saham di pabrik minuman keras PT Delta. Intinya, pemprov jangan membuka usaha yang berhubungan dengan produk tidak halal. Saya senang Pak Anies sudah menyatakan akan menarik seluruh saham dri PT Delta, semoga cepat direalisasi,” harap Azis.

Menurutnya usulan pencabutan saham di perusahaan bir, hanya bagian dari rangkaian agenda PPP yang akan memperjuangkan penghapusan BUMD yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. “Contohnya buka usaha pakan ayam di PT Cemani Toka, tidak ada korelasi langsung dengan warga DKI. Sebaiknya usaha diarahkan yang berhubungan dengan kepentingan warga Jakarta,” kata Azis.

(joko/sir)