Sunday, 22 July 2018

DPR: Pengajar Asing Tak Boleh Bertentangan dengan UU Guru dan Dosen

Senin, 16 April 2018 — 21:41 WIB
Wakil Ketua DPR RI, agus Hermanto

Wakil Ketua DPR RI, agus Hermanto

JAKARTA  – Seiring  diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, khusus tenaga pengajar dari luar negeri diperbolehkan tinggal paling lama 3 tahun. Bila  sifatnya untuk tukar-menukar dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, itu wajar.

“Saya melihat kalau tujuan pengajar asing itu untuk pertukaran pengetahuan, bisa saja dilaksanakan. Tapi, kalau khusus mendatangkan untuk mengajar perlu dipelajari lagi,” kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/4/2018).

Menurutnya,  banyak profesor di Indonesia yang sangat baik. Mereka ini banyak yang mumpuni, sehingga pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih besar.

“Sekarang banyak universitas negeri dan profesornya sampai turun gunung memasuki desa-desa untuk pengabdian kepada masyaarakat,” ujarnya.

Untuk itu, tenaga pengajar asing tersebut harus dilihat dari konteksnya. “Kalau sekadar pertukaran informasi dan pengetahuan bisa saja dilaksanakan,” ucap  Agus.

Sejauh itu,  untuk dosen tersebut sudah diatur melalui UU dosen dan guru. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8-23. Dimana guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu juga, sudah diatur dalam UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dengan demikian kata Agus, tenaga pengajar asing tersebut tidak boleh bertentangan dengan kedua UU itu.

“Jadi, dosen asing itu tak boleh bertentangan dengan UU guru dan dosen, serta UU pendidikan tinggi,” tegasnya. (rizal/win)