Friday, 14 December 2018

KBRI Pastikan Kondisi 1.500 WNI di Suriah Aman

Senin, 16 April 2018 — 9:01 WIB
WNI yang dipulangkan dari Suriah.(KBRI Damaskus)

WNI yang dipulangkan dari Suriah.(KBRI Damaskus)

SURIAH – Pejabat Konsuler, Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Damaskus Miranda Mukhlis memastikan sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Suriah dalam kondisi aman menyusul serangan pasukan koalisi AS, Inggris dan Prancis terhadap Suriah pada Sabtu dini hari.

KBRI pun terus berupaya untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. “KBRI tetap beroperasi normal, aktivitas masyarakat di Damaskus juga biasa saja, mereka kembali bekerja dan beraktivitas sepereti biasa,” ujar Miranda kepada BBC Indonesia.

“Keadaan kota Damaskus-nya sih sebetulnya tertangani ya, tapi memang fungsi kami adalah perlindungan, jadi itu yang kami utamakan, kenapa kami masih berada juga di Damaskus,” imbuhnya kemudian, seperti dilansir BBC

Meski suasana relatif masih kondusif, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rencana cadangan (contingency plan) jika situasi kembali memanas.

“Kalau terkait warga negara sudah sejak seminggu terakhir kita sudah melakukan antisipasi terkait perkembangan di Suriah, bahkan KBRI sudah menyusun contingency plan dalam rangka memberikan perlindungan kepada sekitar 2.000-an WNI kita yang masih ada di Suriah,” kata dia

Meski enggan membeberkan rencana cadangan yang disiapkan pemerintah, Iqbal menegaskan pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di Damaskus dan sekitarnya.

“Terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi target serangan Amerika dan sekutunya,” tegas Iqbal.

So far kita sudah establish komunikasi terus. Kita sudah hidupkan KBRI hotline in case warga kita perlu bantuan, kita juga sudah siapkan dukungan teknis dan logistik evakuasi jika diperlukan nantinya,” imbuhnya kemudian.

Seperti diketahui, AS, bersama Inggris dan Prancis, akhirnya benar-benar melancarkan serangan terhadap Suriah, pada Sabtu dinihari WIB (14/04).

Sejumlah ledakan menghantam ibu kota Damaskus dan dua lokasi lain di dekat kota Homs, menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

President Donald Trump mengumumkan serangan itu merupakan tanggapan atas dugaan serangan kimia.

Rusia mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran atas hukum internasional, dan mempringatkan bahwa AS, Inggris dan Prancis tak akan dibiarkan.

Kebanyakan TKI ilegal

Berdasarkan data terakhir dari Kementarian Dalam Negeri Suriah, 1.574 WNI memiliki izin tinggal di Suriah. Namun angka di lapangan bisa jadi lebih dari itu.

Menurut Iqbal, hal ini karena banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) Indonesia yang diberangkatkan tak sesuai prosedur, sehingga data mereka tak tercatat.

“Kebanyakan dari angka tersebut, sebetulnya masuk diberangkatkan sebagai TKI ke Suriah secara illegal dari Indonesia,” kata dia.

Sebagian besar WNI tinggal di wilayah Damaskus dan sekitarnya.

Para TKI illegal ini, datang ke Suriah setelah ada moratorium pengiriman tenaga kerja sektor informal dari Indonesia ke Timur Tengah, termasuk Suriah, sejak 2015 lalu.

Pejabat Konsuler, Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Damaskus Miranda Mukhlis mengatakan pemberhentian pengiriman TKI di Timur Tengah harus cepat dilakukan, apalagi kondisi di Suriah yang masih memanas.

Lantaran dikirim tidak sesuai prosedur, KBRI pun tak memiliki data resmi terkait keberadaan mereka di Suriah. Mereka juga tidak melaporkan diri ke Suriah.

40 WNI akan dipulangkan

Lebih lanjut, Iqbal menuturkan hingga kini pemerintah Indonesia belum ada rencana untuk mengevakuasi para WNI yang bermukim di Suriah, namun pemerintah terus mewaspadai perkembangan konflik yang sudah berlangsung selama lebih tujuh tahun itu.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan untuk memulangkan 40 WNI yang kini berada di penampungan KBRI Damaskus.

“Sebagian dari mereka karena merasa tidak aman, sebagian lainnya karena mereka ada permasalahan ketenagakerjaan dengan majikannya sehingga meminta bantuan KBRI,” jelas Iqbal.

“Kita melihat jika ada eskalasi konflik maka KBRI akan fokus untuk menyelamatkan WNI yang berada di luar sehingga mereka yang di shelter harus dilakukan percepatan untuk pemulangan,” kata Iqbal kemudian.(Tri)