Friday, 17 August 2018

Model Penangananan Kasus Kehutanan, Jampidum: Juknisnya Tengah Dibahas

Senin, 16 April 2018 — 19:42 WIB
Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad (ist)

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad (ist)

JAKARTA  – Kejaksaan Agung tengah menyelesaikan Petunjuk Teknis (Juknis)  penyelesaian kasus kejahatan kehutanan (illegal logging).

Diharapkan,  sebelum seminar Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), di Palembamg,  16 Mei dan dibagikan kepada peserta seminar untuk dibahas bersama. Lalu,  dijadikan Model Penanganan kasus Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging).

“Tengah kita bahas dan rumuskan. Saya berharap sebelum seminar PJI,  16 Mei sudah selesai dan didistribusikan ke peserta untuk dibahas, ” kata Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum)  Noor Rachmad saat ditemui,  di Kejagung, Senin (16’4).

Setelah itu,  menurut Noor naskah tersebut akan diformalkan guna dijadikan model penanganan kasus kejahatan kehutanan (illegal logging).

Pembuatan Juknis penanganan kasus kejahatan kehutanan menyusul keberhasilan Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumsel pidanakan korporasi kehutanan, yakni PD Industri Pengerajin Kayu Ratu Cantik.

Dalam putusannya,  Pengadilan Negeri (PN)  Palembang menghukum PD Industri untuk membayar denda sebesar Rp5 miliar. Selain, memvonis pemiliknya bernama Ropik selama 2,5 tahun, Kamis (29/3)

Seperti disampaikan Asisten Pidana Umum (Aspidum)  Kejati Sumsel Reda Manthovani kepada Pos Kota,  di Kejagung,  Selasa (3/4) pihaknya kini tengah menangani enam korporasi serupa dalam kasus kejahatan kehutanan.  (ahi/win)