Monday, 23 July 2018

Lapor ke KPK

CWI Duga Sejumlah Oknum Pejabat Depok Korupsi Pengadaan Buku Sekolah

Selasa, 17 April 2018 — 14:56 WIB
Ketua Umum DPP CWI Elfatir L didampingi Sekretaris Bambang dan lainnya menunjukan surat bukti laporan dan temuan ke KPK. (anton)

Ketua Umum DPP CWI Elfatir L didampingi Sekretaris Bambang dan lainnya menunjukan surat bukti laporan dan temuan ke KPK. (anton)

DEPOK – Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Corruption Watch Independent (CWI) terus membidik sejumlah pejabat pemerintahan kota (Pemkot) Depok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu kepala dinas pendidikan (Kadisdik) setempat.

“Kami telah melaporkan dan melayangkan surat berkaitan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi ke KPK terhadap Kadisdik Kota Depok berkaitan dana pengadaan buku anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 yang diduga ada penyimpangan,” kata Ketua Umum DPP CWI Elfatir Lintang didampingi Wakil Sekretaris setempat Bambang, Selasa (17/4).

Laporan atau surat kaitan dugaan tindak pidana korupsi di Disdik Kota Depok diperkirakan mencapai lebih dari Rp 12 miliar  dalam kurun waktu tiga tahun.

Jika dirinci setiap tahun mencapai Rp 4 miliar dari penghitungan apabila jumlah siswa SDN di Kota Depok dan setiap kecamatan ada 20 ribu orang X harga buku Rp 200 ribu mencapai Rp 4 miliar/tahun.

Sebetulnya sebelum ada pengaduan dan laporan ke KPK pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap program pemerintah kaitan pengadaan buku gratis yang diatur dalam anggaran dana BOS.

Ternyata kurun waktu tiga tahun ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan berbagai alasan seperti adanya keterlambatan pihak penerbit, buku diperjual belikan dan hanya tersedia di salah satu toko yang ditunjuk atau ditentukan dan lainnya.

Menurut dia, tidak hanya dari investigasi saja namun juga dari laporan warga maupun komite sekolah SDN di Kota Depok,  terkait adanya dugaan tindak korupsi pengadaan buku pelajaran paket kortiles 9 ini untuk tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.

“Kami sudah berikan dan kirimkan surat terkait dugaan tersebut ke KPK sejak 11 April 2018 kemarin,” tuturnya. (anton)