Monday, 23 July 2018

Ombudsmen Masih Tunggu Tindak Lanjut Surat LPH Terkait Penataan Kaki-5 Jatibaru

Selasa, 17 April 2018 — 7:00 WIB
Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang (dokumentasi/toga)

Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang (dokumentasi/toga)

JAKARTA – Ombudsman DKI Jakarta, hingga saat ini masih menunggu tindak lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait adanya dugaan melampaui wewenang terkait penataan Pedagang Kaki-5 di Jalan Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ketua Ombudsman Wilayah DKI Dominikus Dalu mengakui hingga saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta terkait penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Bahkan pihaknya juga sudah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pemprov pada tanggal 26 Maret lalu ke Pemprov DKI Jakarta.

“Namun, surat kami hingga saat ini belum ada tanggapan tertulis dari Pemprov DKI Jakarta tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Bahkan sekitar dua minggu lalu Sekda DKI Jakarta pernah datang konsultasi terkait hal itu,”terang Dominikus Dalu.

Bahkan dalam pertemuan ini kata Ketua Ombudsmen, Sekda akan melakukan rapat internal dan hasilnya akan diinfokan. Makanya saat ini pihaknya masih menunggu kalau belum minggu depan kami ingatkan melalui surat resmi.

Ombudsman meminta dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkan ini, Pemprov DKI dapat melakukan langkah korektif. Jika batas waktu yang sudah ditentukan ini pihaknya akan mengingkatkan langkah-langkah kongkritnya apa.

“Jika kita kasih waktu 30 hari sejak di keluarkan surat itu belum ada tanggapan dan ada info kita akan ingatkan jika belum juga kita kasih waktu lagi 60 hari. Jika hal ini tidak digubris juga kita akan keluarkan rekomendasi yang wajib hukumnya dilaksanakan,”tambahnya.

Ketika ditanya seandainya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, membuat Pergub soal penataan PKL di Tanah Abang, Dominikus Dalu mengatakan, silakan saja ada Pergub, tapi jangan sampai menyalahi aturan misalnya berjualan di jalanan itu tidak boleh.

Dalam hal ini, Ombudsman DKI Jakarta, kata Dominikus, hanya menginginkan Pemprov segera melakukan langkah korektif di kawasan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat, karena ini menyangkut ketertiban umum dan keadilan masyarakat. Ombudsman juga bersedia apabila Pemprov DKI ingin melakukan dialog dan melakukan koordinasi.

(wandi/sir)