Wednesday, 21 November 2018

NCBI Dukung KPU Tolak Koruptor Jadi Caleg

Jumat, 20 April 2018 — 11:06 WIB
Juliaman Saragih

Juliaman Saragih

JAKARTA – Perkumpulan Pembangunan Karakter dan Kebangsaan Nation and Character Building Institute (NCBI)mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak koruptor menjadi calon legislatif (caleg).

“Jika semua elemen kekuatan sipil bersepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan parlemen sejatinya rumah aspirasi rakyat. Mari kita mendukung kuat KPU untuk menolak keras mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD saat pemilihan umum 2019,” kata Ketua Pendiri NCBI Juliaman Saragih, Jumat (20/4/2018).

Saat ini, lanjut Saragih, KPU menawarkan 2 (dua) opsi kepada Komisi II DPR dan Pemerintah, yakni di Pasal 8 Ayat 1 Huruf j rancangan PKPU Pencalonan yang menyebutkan bakal calon anggota legislatif (caleg), bukan mantan terpidana korupsi, atau kedua, melarang mantan terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD.

“Opsi kedua ini menekankan peran sentral partai politik (parpol) agar tidak merekrut mantan narapidana korupsi jadi bakal caleg,” bebernya.

Sebelumnya, Mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual anak menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD saat pemilihan umum.

“Tidak ada alasan prinsip Komisi II DPR, apalagi pemerintah menolak terobosan kebijakan KPU ini, yang secara substantif merupakan terjemahan operasional Nawacita Jokowi-JK bahkan terbukti cacat moral,” tegasnya.

Saragih menegaskan, sungguh sangat tidak masuk akal apabila Komisi II DPR dan pemerintah menolak usulan KPU ini. Penolakan atas usul KPU ini menjadi kampanye buruk, yang melegalkan caleg yg terbukti cacat moral dan tidak berintegritas menjadi wakil rakyat yang terhormat.

“Perjuangan KPU ini bukanlah sandiwara politik. Tentunya pula KPU tidak mungkin melarang caleg, atau parpol melarang anggota legislatif memiliki istri 2, ataupun 3,” tutupnya.

(rizal/sir)