Wednesday, 15 August 2018

Sandi Akan Bangun Infrastruktur Libatkan Penjamin PT PII

Jumat, 20 April 2018 — 15:04 WIB
Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan program penjaminan tahun 2018 di Ancol, Jakut. (joko)

Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan program penjaminan tahun 2018 di Ancol, Jakut. (joko)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan Pemprov DKI akan menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun sejumlah infrastruktur di tahun 2018.

Konsep public private partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta sudah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

“Kami sudah menyampaikan informasi kepada Menkeu terkait akan digunakannya skema PPP dengan sistem KPBU secara intensif di 2018,” kata Sandi di Balaikota, Jumat (20/4). Rencananya, akan ada tujuh proyek infrastruktur strategis yang akan dibangun yaitu pembangunan jalur pipa distribusi SPAM Jatiluhur, Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Zona 8 di Marunda, pembangunan Intemediate Treatment Facility (ITF), Rumah Sakit Terpadu Penyakit Tidak Menular, Stadion BMW bertaraf internasional serta yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase II dan enam koridor LRT lainnya.

Banyaknya pembangunan proyek infrastruktur berskala besar, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melirik sistem Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk merealisasikan penyediaan infrastruktur berkualitas di DKI Jakarta.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Muhammad Wahid Sutopo menambahkan Wagub Sandi telah datang ke kantor PT PII (Persero). “Dari hasil pembahasan tersebut, Sandiaga menyatakan akan mempersiapkan dari sisi kelembagaannya. Selain itu, akan menilai kembali dari daftar proyek berskala besar itu, mana yang akan dijadikan proyek prioritas untuk diusulkan menggunakan skema pembiayaan dengan KPBU,” ujar Sutopo usai membuka media breafing di Ancol, Jakut. Pihaknya siap memberikan penjaminan terhadap proyek tersebut agar dapat berproses dengan lancar dan berjalan dengan baik, tidak mangkrak.

Sutopo menjelaskan, PT PII hadir untuk memberikan penjaminan terhadap proyek infrastruktur yang dilakukan Pemprov DKI. Penjaminan diberikan untuk memberikan kepastian terhadap risiko yang akan terjadi selama proyek itu berlangsung. Terutama risiko politik seperti perubahan kebijakan karena pergantian kepemimpinan daerah. Supaya proyek ini tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepala daerah.

“Tidak hanya itu, kita sebagai bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan menggalang potensi, baik dari pemerintah, BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta,” ungkapnya. Menurutnya tahun ini, PT PII (persero) sudah memberikan penjaminan terhadap 16 proyek nasional dan daerah dengan total nilai proyek Rp 176 triliun.
(joko/sir)