Thursday, 20 September 2018

Guru Mau Disiplinkan Murid Terkendala HAM dan UUPA

Sabtu, 21 April 2018 — 7:21 WIB
bbbabaaba

SAMPAI tahun 1980-an, guru menempeleng murid itu biasa. Murid takkan mengadu ke orangtua dan orangtua memaklumi bahwa itu bagian dari cara pendisiplinan anak didik. Tapi sekarang, jangan coba! Setelah ada HAM dan UUPA (Perlindungan Anak), guru tempeleng murid bisa masuk penjara. Guru pun merasa terkriminalisasi.

Seorang guru SD yang pensiun tahun 2000-an bercerita, “Untung saya jadi guru jaman dulu. Kalau jadi guru sekarang, sudah masuk penjara saya. Cuma tempeleng murid saja bisa dilaporkan ke polisi. ”Pak Guru berkata demikian, karena melihat kini banyak guru jadi korban kriminalisasi wali murid; masuk penjara gara-gara menyakiti murid.

Istilah murid sekarang diganti menjadi: peserta didik. Tapi ketika guru mendidik sang peserta didik dengan cara lama, banyak kalangan yang mencak-mencak dan kebakaran jenggot. Mereka berdalih melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak.

Paling anyar, ketika Lukman Septiadi guru SMK di Purwokerto menempeleng 9 peserta didiknya yang tak disiplin, jadi heboh gara-gara direkam dan viral di medsos. PGRI, FSGI, KPAI, Mendikbud, Menteri PPPA; semua mengecam tindakan Pak Guru. Pak Guru ringan tangan itu pun akhirnya minta maaf, ketimbang habis dibully.

Murid-murid angkatan dulu, ketika disabet tuding (alat penunjuk), dilempar penghapus atau ditempeleng Pak Guru, tak berani melapor pada orangtuanya. Sebab oleh orangtuanya justru akan dimarahi sekalian. Tapi peserta didik sekarang, berani mengadu pada orangtuanya. Orangtua produk sekarang banyak yang ikutan emosi dan mengadu ke polisi.

MA pernah memenangkan (2016) kasasi seorang guru di Majalengka, yang dihukum Pengadilan Tinggi Jabar gara-gara memangkas rambut gondrong murid, eh peserta didik! Alasan MA, apa yang dilakukan Pak Guru di Majalengka itu adalah bagian dari cara mendisiplikan murid, eh peserta didik!

UU Perlindungan Anak, benar-benar membelenggu kalangan guru. Mereka tak berani lagi bergalak-galak pada muridnya. Soalnya berulang kali terjadi, hanya menjewer dan mencubit murid jadi urusan polisi. Polisi sih tidak salah, sebab mereka sekedar menjalankan Undang-Undang.

Sudah nasib guru di era gombalisasi. Mau mendisiplinkan anak, malah dikriminalisasi. Padahal yang namanya guru, dedikasinya pada profesi luar biasa. Meski puluhan tahun jadi guru wiyata bakti (honorer) bergaji Rp300-Rp500 ribu sebulan, mereka tetap setia mendidik murid-murid, eh para peserta didik. –gunarso ts