Wednesday, 19 September 2018

Inovasi, Tangsel Sediakan Layanan Sertifikat Tanah Lewat Seraton

Selasa, 24 April 2018 — 20:09 WIB
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany didampingi Kapolres setempat AKBP Fredy Irawan saat peresmian Seraton tahun 2018 pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Tangsel. (anton)

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany didampingi Kapolres setempat AKBP Fredy Irawan saat peresmian Seraton tahun 2018 pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Tangsel. (anton)

TANGSEL  – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan mudah.

Inovasi itu salah satunya adalah upaya mengecek pengurusan pembuatan sertifikat tanah melalui sistem administrasi pertanahan on line (Seraton) tahun 2018.

“Masih adanya informasi berkas pembuatan sertifikat tanah bertumpuk atau belum diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel sehingga perlu adanya terobosan untuk masyarakat menanyakan masalah berkaitan pembuatan sertifikat tanah melalui sistem ini yaitu Seraton tahun 2018,” kata Walikota Tangsel Airin Rahmi Diany, Selasa (24/4).

Dalam kesempatan itu, Walikota Airin didampingi Kapolres Tangsel Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fredy Irawan dan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Banten, Yusuf Purnama, Selasa (24/4).

Dengan sistem ini akan ketahuan, numpuknya dimana berkasnya, kesalahannya dimana. Masyarakat bisa datang langsung ke kelurahan menyerahkan dokumen, nanti petugas ini yang akan menginput data. Ada 3 petugas di Kelurahan yang akan menginput data masyarakat.

Adanya sistem on line atau Seraton tahun 2018 di Kota Tangsel masalah keluhan masyarakat khususnya terhadap pembuatan sertifikat tanah akan lebih terarur dalam penangganannya. Terlebih masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penangganan serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah karena ini menyangkut masalah hak masyarakat akan tanah yang dimilikinya, katanya.

“Target saya sebesar 100 persen tanah di Tangsel paling lambat tahun 2019 semua bersertifikat. PTSL ini sangat baik dan inilah yang ditunggu oleh masyarakat, dimulai dari tahun 2016 pelaksanaan di Ciputat, saking tingginya masyarakat untuk memiliki sertifikat maka yang punya 1000 meter tanah, mereka telah mempecah-pecah tanahnya. Namun untuk sekarang mau berapapun luasnya, baik masyarakat miskin ataupun tidak bisa membuat sertifikat,” katanya.

Sudah Dua Bulan

Sedangkan, Ny. Angga, warga RT 006/04, Kel. Bambu Apus, Pamulang, mengaku kecewa dengan petugas di kantor kelurahan setempat yang hanya janji saja untuk mengurus pembuatan sertifikat tanahnya.

Sudah hampir dua bulan petugas yang akan mengukur sesuai yang dijanjikan tidak pernah lagi datang. “Mereka sudah janji untuk mengukur tanah tapi sampai saat ini tidak ada satu pun petugas yang nonggol dan hanya dijanjikan petugas secepatnya datang,” tuturnya.

Bukan hanya tanah miliknya saja yang belum diukur seperti yang dijanjikan petugas di kantor Kel. Bambu Apus, tambah dia, namun sejumlah warga lain juga sampai saat ini belum didatangi petugas lagi sedangkan seluruh berkas administrasi pembuatan sertifikat sudah diserahkan ke petugas di Kel. Bambu Apus, Pamulang dua bulan lalu. (anton/win)