Saturday, 20 October 2018

Menanti Penataan Kampung Kumuh

Selasa, 24 April 2018 — 6:36 WIB

BAGI pelancong dari luar kota, bahkan mancanegara, tak sulit menemukan kampung kumuh di Jakarta. Di semua wilayah Ibukota terdapat permukiman padat, kumuh dan warganya berpenghasilan rendah. Mereka ini masih jauh dari sejahtera, jauh dari hidup layak.

Data di Pemprov DKI, ada 220 kampung padat, kumuh serta penduduknya miskin. Gubernur Anies Baswedan menyebutnya sebagai ‘kupat miskin’. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, penduduk miskin di Jakarta saat ini mencapai 393 ribu jiwa, atau 3,78 persen dari total jumlah penduduk Ibukota.

Mereka inilah yang belum tersentuh pembangunan, baik fisik maupun ekonomi. Permukiman kumuh berada di tengah kota dan sangat kontras dengan bangunan pencakar langit yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Mirisnya, kesenjangan sosial ini amat terlihat nyata, bahkan kerap jadi ‘lokasi wisata’ serta objek foto bagi wisatawan asing.

Kampung kumuh tak bisa lepas dari kemiskinan. Memasuki usia ke 491 tahun ini, Ibukota masih menghadapi ketimpangan ekonomi kesenjangan sosial yang begitu mencolok. Ini pekerjaan besar bagi gubernur dari masa ke masa, bagaimana mengangkat derajat warga berpenghasilan rendah sekaligus menata permukiman mereka.

Hidup sejahtera adalah hak bagi setiap warga negara di manapun mereka berdomisili. Terlebih lagi Pemprov DKI yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dibanding daerah lain, rakyatnya semestinya lebih sejahtera. Tahun ini dipatok RP48 triliun hingga Rp50 triliun, lebih tinggi dibanding 2017 yang mencapai Rp41 triliun.

Persoalan sosial di Jakarta memang sangat kompleks. Karena itu, Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno harus jangan mengabaikan pembangunan ekonomi bagi kalangan bawah, sekaligus penataan permukiman. Ini sebagai realisasi janji saat kampanye.

Salah satu program unggulan Anies-Sandi dalam sektor ekonomi, adalah OKE OCE dan kini sedang berjalan. Publik tentu menunggu hasil dari program tersebut guna mengangkat ekonomi rakyat Jakarta. Sedangkan soal penataan permukiman kumuh, belum terlihat nyata. Menata bukan berarti mengusir atau menggusur warga, melainkan menghilangkan kekumuhan melalui pembangunan yang manusiawi. Namun langkah-langkah yang dilakukan masih belum terlihat nyata. **