Thursday, 24 May 2018

Bupati Bengkulu Selatan dan Istri Resmi jadi Tersangka

Rabu, 16 Mei 2018 — 21:24 WIB
Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, digiring ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah terjaring OTT. (cw6)

Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, digiring ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah terjaring OTT. (cw6)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam kasus penerimaan atau janji terkait pengadaan pengerjaan infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018.

Selain itu, KPK juga menetapkan Hendrati (istri Dirwan), Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (keponakan Dirwan), dan pihak swasta atau kontraktor yaitu Juhari sebagai tersangka.

Heni, istri Bupati Bengkulu Selatan, digiring ke kantor KPK, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (cw6)

“Ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan empat tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/208).

Dirwan diduga menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta. Suap yang diberikan kepada Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan.

“Suap itu merupakan bagian dari 15% komitmen fee yang disepakati sebagai setoran kepada Bupati yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Setalan senilai Rp 750 juta (komitmen fee sebesar Rp 112,5 juta,” paparnya.

kpk

Dalam OTT ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp 85 juta dan bukti transfer Rp 15 juta. Tak hanya itu, KPK juga menyita dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema penunjukkan langsung.

Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. (CW6/b)