Sunday, 22 July 2018

Dapat Pendampingan KPK, Bengkulu Selatan Kok Masih Korupsi

Rabu, 16 Mei 2018 — 22:24 WIB
Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Rabu (16/5/2018)

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Rabu (16/5/2018)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya Hendrati, Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (keponakan Dirwan), dan pihak swasta atau kontraktor yaitu Juhari.

Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga merasa geram lantaran Bengkulu Selatan masuk dalam daftar daerah yang mendapat pendampingan oleh KPK.

“Setelah kejadian tim pencegahan telah dampingi 10 kabupaten kota termasuk Bengkulu terkait tata kelola pemerintahan pengadaan barang dan jasa serta pengerjaan infrastruktur di sana,” ucap Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Rabu (16/5/2018).

Karena itu, pihak KPK merasa sangat prihatin. Mereka berjanji akan memperketat pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang masuk wilayah rawan korupsi, salah satunya Bengkulu Selatan.

“Kita nanti akan menurunkan tim khusus untuk Bengkulu Selatan supaya melakukan pendampingan yang detail,” paparnya.
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Hendrati (istri Dirwan), Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (keponakan Dirwan), dan pihak swasta atau kontraktor yaitu Juhari terlibat korupsi pengerjaan proyek infrastruktur di wilayah Bengkulu Selatan dengan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 85 juta dan bukti transfer senilai Rp 15 juta.
Dirwan, Hendrati dan Nursilawati diduga menerima suap dan disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juhari yang memberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. (CW6/b)