Thursday, 24 May 2018

Ini Ancaman Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR H-7

Rabu, 16 Mei 2018 — 22:50 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Diakhiri

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Diakhiri

JAKARTA -Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 menjelang hari raya. Apabila lalai, ada sanksi yang harus ditanggung perusahaan.

“Judulnya tetap harus bayar. Tidak ada (keringanan) kalau upah sih ada, tapi kalau THR tidak ada. Itu haknya pekerja, THR wajib dibayar. Ada serangkaian dari sisi sanksi tapi yang paling sering kena denda dulu, ¬†akan disesuaikan bobotnya,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Rabu (16/5).

Hanif merinci soal denda yang harus dibayarkan perusahaan apabila tidak memberi THR ke pegawai sesuai yang ditentukan yaitu sebesar 5% dari total THR. Mekanisme hitung besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka diberikan 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja/12 bulan X 1 bulan upah.

Terkait soal pelanggaran THR ini, Kemnaker menyediakan posko pengaduan. Posko akan mencatat perusahaan mana saja yang belum membayarkan THR kepada para karyawannya.(us)