Saturday, 26 May 2018

Ini Strategi Pemprov DKI Menutup Celah Korupsi

Rabu, 16 Mei 2018 — 4:50 WIB

BERBAGAI upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya korupsi di semua lini. Menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemprov DKI, Selasa, 15 Mei 2018 meluncurkan program Rencana Aksi (Renaksi) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Tentu saja Renaksi ini telah dirumuskan sesuai kebutuhan dan sudah dikaji dari aspek agar sesuai target.

Seperti dikatakan Gubernur Anies, program ini berisi daftar rencana dan target dari berbagai sektor, mulai dari penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan masyarakat, pengelolaan aset daerah dan pengawasan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dapat dipahami , Renaksi ini dimaksudkan untuk menutup semua celah terjadinya korupsi. Mampu mengidentifikasi dan mendeteksi dini semua lini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran, kebocoran anggaran, praktik ‘main mata’ atas sebuah proyek yang dapat memunculkan suap, gratifikasi dan pungli.

Tidak dapat dipungkiri, praktik suap, gratifikasi dan pungli, lazimnya terjadi di sektor perizinan dan proyek titipan. Ini tak dapat dihidari karena adanya dua kepentingan yang bersinggungan dan saling menguntungkan. Karena saling menguntungkan inilah kemudian terjadi komitmen tersembunyi yang melahirkan korupsi.

Untuk memotong mata rantai transaksi tersembunyi inilah diperlukan kerja terintegrasi dengan pola transparansi, bukan saling menutupi.

Kami mengapresiasi langkah Pemprov DKI bersama KPK dengan merumuskan program Renaksi sebagai upaya mencegah korupsi sejak dini. Sebab, mencegah akan lebih baik ketimbang sudah terjadi korupsi baru ditangani.

Meski begitu kendala yang muncul bukan tidak mungkin terjadi ketika program dijalankan. Rumusan Renaksi boleh jadi sudah tersusun rapi, begitu juga sudah diantisipasi terhadap berbagai kemungkinan hambatan yang bakal terjadi. Tetapi, kata kuncinya kembali pada operasional.

Dalam konteks inilah, kesepahaman dan komitmen memberantas korupsi tidak hanya pada tataran konsep, tetapi dimulai dari niat suci hingga pelaksanaan di lapangan.

Kami meyakini upaya mencegah korupsi di DKI akan menjadi gerakan massal di semua tingkatan untuk menciptakan Pemprov yang bersih, berkualitas dan berintegritas. ( *).