Tuesday, 17 July 2018

Divonis 5 Tahun Penjara, Eks Dirjen Hubla: Saya Langsung Terima

Kamis, 17 Mei 2018 — 14:40 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai Tonny terbukti menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama yaitu Adi Putra Kurniawan sebesar Rp2,3 miliar dan gratifikasi sekitar Rp20 miliar.

Pemberian gratifikasi berkaitan dengan pengerjaan proyek yang melibatkan Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Antonius Tonny Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut seperti dakwaan pertama dan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda Rp300 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta Tonny dihukum 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 Juta subsider 4 bulan kurungan.

(BacaKasus Suap Hubla, JPU Hadirkan Menhub di Tipikor)

Pertimbangan yang meringankannya adalah dianggap berlaku sopan selama persidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya. Selain itu, ia pun ditetapkan sebagai justice collaborator. Sedangkan pertimbangan memberatkannya adalah tindakan yang sudah ia lakukan  bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Atas vonis itu, Tonny menyatakan menerimanya. “Saya langsung terima,” katanya kepada majelis hakim, di akhir persidangan.

Usai sidang, Tonny mengakui vonis yang diberikannya terasa berat. Namun, ia siap menghadapinya. “Yang penting saya dihukum, saya akan jalani, karena saya merasa bersalah,” ucapnya.

(BacaJadi Saksi, Menhub Mengaku Tidak Tahu Anak Buahnya Terima Suap)

Tonny terbukti melanggar dakwaan pertama primer pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 12 B UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 KUHP. (*ys)