Monday, 24 September 2018

DPR : RUU Terorisme Sisakan Pembahasan Soal Definisi

Kamis, 17 Mei 2018 — 14:45 WIB
Anggota Komisi III  Nasir Djamil .(rizal)

Anggota Komisi III Nasir Djamil .(rizal)

JAKARTA –  Rancangan Undang-Undang (RUU)  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme  memasuki tahap akhir.

Akan tetapi, pembahasannya masih  menyisakan permasalahan tentang definisi yang diatur dalam RUU Antiterorisme.

“RUU nya hampir rampung. Tapi definisi yang belum selesai, ada perbedaan-perbedaan,” kata Anggota Komisi III  Nasir Djamil Kamis (17/5/2018).

Anggota Fraksi PKS ini mengatakan,  ada pihak yang menyatakan tidak perlu ada definisi dan ada juga yang mengharuskan. Nasir menilai perlu adanya definisi soal terorisme agar berdaulat pada penegakan hukum dalam menangani terorisme.

“Karena terorisme ada unsur propaganda pihak asing. Bahkan intelijen bisa masuk ke jaringan terorisme internasional,” katanya.

Menurutnya dalam konteks penanganan terorisme, sebenarnya dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang TNI, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidanan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 sudah ada pengaturan tentang penanganan teror, namun belum sempurna. Karena itu berangkat dari Perppu.

“Itu kan sudah mengatur, memang pengaturannya belum sempurna. Karena dulu itu  Perppu, lalu disahkan menjadi undang-undang. Sudah ada apa yang harus dilakukan Polisi dan apa yang harus dilakukan TNI,” ujar Nasir. (rizal/tri)