Thursday, 15 November 2018

Rekomendasi 200 Mubalig, Fahri Hamzah: Pemerintah Ngapain Ngatur-Ngatur?

Minggu, 20 Mei 2018 — 19:47 WIB
Fahri Hamzah saat menghadiri rilis dan diskusi survei indo barometer. (ikbal)

Fahri Hamzah saat menghadiri rilis dan diskusi survei indo barometer. (ikbal)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai terbitnya 200 nama mubaligh atau penceramah yang direkomendasikan merupakan kegagalan negara dalam memahami demokrasi. Rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Agama itu tidak sesuai dengan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dianut Indonesia.

“Saya sudah bilang (ini) di antara kegagalan memahami kegagalan fitur demokrasi. Jangan negara mau kontrol pikiran orang, kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan,” katanya di Hotel Harris, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2018).

Fahri memandang negara tidak perlu mengeluarkan rekomendasi tersebut karena sudah ada lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi di bidang-bidang tertentu, termasuk agama.

(Baca: Rekomendasi 200 Mubalig Kemenag Rugikan Jokowi)

“Jangan kontrol pikiran orang, jangan mensertifikasi. Negara tidak perlu mensertifikasi, itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di MUI ada serikat ada asosiasinya,” tandas Fahri.

(BacaKemenag Rekomendasi 200 Mubalig, Ust. Abdul Somad Tak Masuk)

Mantan ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu pun berharap agar pemerintah lebih memikirkan pembangunan ekonomi dan pendidikan. Menurutnya jika sistem pendidikan mampu mencerdaskan masyarakat, maka pemikiran radikal pun tidak akan berkembang.

“Tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh bikin kenyang rakyat, suruh orang pendidikan, cukup pendidikan yang tinggi supaya orang makin cerdas, makin rasional, makin ilmiah sehingga pemikiran radikal dan tidak cerdas, bodoh itu makin hilang. Tugas pemerintah ngapain dia ngatur-ngatur ini boleh ceramah itu tidak boleh ceramah?” pungkasnya. (ikbal/ys)