Tuesday, 21 August 2018

TIM GABUNGAN UNTUK MEMBURU TERORISME

Senin, 21 Mei 2018 — 6:03 WIB

Oleh Harmoko

 

KITA bisa menangkap kekesalan berbagai pihak atas lambannya penyelesaian Undang Undang Antiterorisme di DPR RI. Teroris menyerang di mana-mana, sedangkan jajaran polisi hanya bertahan. Dan TNI hanya bisa duduk di tribun penonton. Meski bisa mendeteksi dini, tahu di mana persembunyian mereka, polisi tak bisa menindak, main tangkap dan periksa – karena dibelenggu oleh Undang undang. Tindakan baru boleh dilakukan bila teroris sudah melakukan penyerangan.

Teroris teroris yang belum beraksi itu ada di sekitar kita, aman. Ada petinggi intelejen menyebut, mereka veteran Suriah yang ‘link up’ ke ISIS, dan organisasi teroris lokal. Dan mereka aman. Karena undang undang melarang polisi menyentuhnya.

Dan meski TNI kita punya pasukan elite, istimewa, terlatih, berfasilitas lengkap, tapi hanya bisa duduk di bangku penonton, ketika teroris bebas ngebom di sana sini. Mereka telah terlatihan dan disumpah untuk membela Tanah Air, akan tetapi tidak bisa bertindak, karena undang undang.

Penanggungjawab keamanan sipil adalah polisi. Tugas tentara melindungi ancaman dari negara lain. Bukan menindak teroris lokal, begitulah aturan dan undang undangnya.

Bahkan ada yang menyebut, Undang Undang Antiteroris kita terlemah di dunia.

Jadi, silakan teroris menyerang terus, lalu polisi akan membalasnya. Polisi hanya menunggu, yang entah kapan waktunya. Bergantung pada momentum dan ‘mood’ teroris. Bukan melumpuhkan mereka, sebelum melakukan tindakan pemboman dan aksi keji lainnya.
Kurang lebihnya begitu.

Di media sosial, beredar foto polisi tidur bertumpukan di truk. Bahkan ada yang tidur sambil duduk. Kita lihat wajah wajah polisi begitu capek. Kasihan. Tugas mereka rangkap, menjaga kantibmas: keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menangkal terorisme. Berdiri di gardu bukan lagi simbol. Benar benar garda depan, sekaligus target pelintas yang bisa jadi teroris yang sudah lama mengincarnya. Sungguh berat.

LALU PRESIDEN membuat terobosan, menurunkan tim gabungan. Sebagai kepala negara dia juga panglima perang dan dia melakukan haknya, menyatakan perang pada teroris. Hal yang seharusnya dilakukan.

Teroris sungguh meresahkan. Korbannya selalu saja warga yang tidak berdosa. Baik orangtua maupun anak-anak. Orang yang sedang beribadah, pelintas yang kebetulan ada di lokasi. Orang orang yang terpanggil untuk melindungi tindakan ekstrim dan menghadang pelaku. Petugas yang berjaga. Mereka semua menjadi korbannya.

Dalam kasus Surabaya, yang tidak bersalah bertambah, yaitu pelakunya sendiri. Anak anak tak berdosa, yang diajak oleh orangtuanya yang telah terpapar paham radikalisme. Sungguh mengerikan.

Dari sisi politik dan ekonomi, terorisme berdampak sangat negatif. Kepercayaan masyarakat kepada aparat dan pemerintah melemah. Kepercayaan dunia menurun. Melemahnya dunia usaha, investor asing, dan lainnya.

Travel warning merebak. Program kunjungan wisata kena dampaknya.

Sedangkan politisi di Senayan, belum serempak pendapatnya tentang terorisme.

BELAJAR dari kemajuan negara negara lain, maka parameter kemajuan suatu negara bisa dilihat dari penegakan hukumnya. Makin tegas suatu negara, maka makin maju negaranya. Tegas tidak berarti menyeramkan.

“Jangan samakan aparat di sini sama dengan di Indonesia. Di sini nggak bisa disogok, “ begitulah percakapan dengan warga kita di luar negeri, saat kita bertandang ke sana.

Banyak warga kita di luar negeri betah di negara barunya dan membandingkan dengan tanah air, karena keteraturannya, ketertibannya, karena kebersihannya.

Dan untuk mendapatkan semua itu adalah penegakan hukum. Maka sungguh penting penegakan hukum itu.

Dalam memberantas korupsi, Bapak China Modern, Deng Xiao Ping, menyampaikan suatu tamsil menarik; “Tak penting kucingnya berwarna hitam atau putih. Yang penting bisa menangkap tikus! ”.

Bagi rakyat yang dicekam oleh aksi aksi teroris, tak penting siapa yang menangkap pelaku terorisme: apakah Densus, Paskhas, DenJaka atau Kopassus, yang penting teroris dilumpuhkan, dilemahkan, tak ada gangguan keamanan di tengah masyarakat. Sehingga semua warganegara bebas beribadah tanpa penjagaan, kapan saja.

Saya kira kita sepakat itu. ***