Thursday, 20 September 2018

Masih Perlukah Rekomendasi Bagi Mubalig?

Rabu, 23 Mei 2018 — 5:16 WIB

DAFTAR nama 200 mubalig yang direkomendasikan Kementerian Agama masih menuai polemik.Tak kurang, kalangan politisi Senayan menyentil kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Tak terkecuali politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait. Dia menyayangkan sikap Menteri Agama yang mengeluarkan rekomendasi berbeda dari visi misi Presiden Jokowi. Padahal, saat ini, Jokowi tengah berusaha merangkul kalangan ulama dan ormas dan serta tokoh masyarakat.

Menteri Agama sendiri sudah memberi penjelasan dan meminta maaf atas rekomendasi dimaksud, tetapi polemik belum surut.

Melihat kondisi ini, Wapres Jusuf Kalla, meminta Kementerian Agama segera merivisi dan menyempurnakan daftar 200 mubalig. Jumlah ini sangat kecil, untuk khatib Salat Jumat di masjid saja butuh setidaknya 300 ribu khatib.

Kami berharap Kementerian Agama segera mengambil langkah strategis agar polemik soal mubalig tidak berkepanjangan.

Begitu banyaknya mubalig yang dibutuhkan seperti dikatakan Wapres Jusuf Kalla, sebaiknya rekomendasi mubalig diserahkan kepada organisasi keagamaan seperti Majalis Ulama Indonesia ( MUI) dan organisasi keagamaan yang ada di masing – masing daerah.

Kementerian Agama yang memiliki perwakilan kantornya hingga di semua daerah, sifatnya mengkoordinir dan mengarahkan atas usulan ormas keagamaan yang ada di daerah. Lebih tepatnya mendata para mubalig yang diusulkan guna dilakukan pembinaan.

Melalui pola pembinaan secara berkesinambungan, dilakukan dua arah akan terbangun komunikasi yang positif dan kondusif antara pemerintah dan tokoh agama. Bahkan, pemerintah dapat menitipkan pesan terkait dengan pembinaan umat, dan upaya menciptakan keamanan, kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami dapat memahami, penceramah memang perlu kualifikasi dan parameter yang jelas, di antaranya tentang keilmuan, pengalaman dan sebagainya. Hanya saja jika disaring melalui sebuah rekomendasi resmi dari institusi pemeritah terkesan adanya pembatasan. Padahal kita ingin membangun sebuah kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan dakwah yang sesuai dengan kehendak publik, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku universal baik dari sisi agama, norma dan etika.

Dengan begitu, rekomendasi akan muncul dengan sendirinya dari masyarakat karena masyarakat lah yang akan menilainya. Masyarakat yang akan merekomendir penceramah yang diundang. Sebut saja ustad Abdul Somad, meski tidak masuk rekomendasi Kemenag, tetapi masyarakat tetap merekomendir. Dengan fakta ini, masih perlukah rekomendasi bagi mubalig?. (*).