Friday, 16 November 2018

KPU Tolak, Tapi DPR dan Pemerintah Setuju Koruptor Jadi Caleg

Minggu, 27 Mei 2018 — 10:09 WIB
*Illustrasi

*Illustrasi

JAKARTA -Partai Demokrat mendukung Komisi Pemilihan Umum yang membuat peraturan melarang eks narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif (caleg). Hal ini untuk menjaga marwah lembaga DPR dan kepercayaan publik.

“DPR sampai hari ini masih minim kepercayaan publik. Karena itu, sebaiknya eks napi korupsi tidak usah menjadi caleg diantaranya agar DPR kembali meraih rasa percaya masyarakat,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Irawadi, Minggu (27/5).

Menurutnya, masih banyak orang-orang baik, punya kemampuan dan juga memiliki latar belakang baik. Untuk menjadi wakil rakyat yang pertema hendaknya berasal dari orang baik dan berlatar belakang baik sehingga benar-benar bisa menjadi wakil rakyat.

“Berilah kesempatan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak pernah bermasalah hukum bukan mantan napi teroris, bandar narkoba dan koruptor  untuk duduk mewakili rakyat,” jelasnya.

Kesepekatan Komisi II DPR dan KPU memperbilehkan mantan napi menjadi caleg menimbulkan pro dan kontra. Hal ini juga terkait dengan rencana KPU yang akan membuat peraturan melarang mantan koruptor menjadi caleg DPR maupun DPRD.(us)