Sunday, 22 September 2019

F-PDIP Protes Penyegelan di Pulau Reklamasi

Sabtu, 9 Juni 2018 — 0:19 WIB
bangunan proyek reklamasi di Pulau D di segel-yendhi

JAKARTA – Sikap tegas Gubernur Anies Baswedan menyegel ratusan bangunan yang bertengger di Pulau D hasil reklamasi di Teluk Utara Jakarta, diprotes Fraksi PDIP DKI Jakarta. Fraksi ini menilai penyegelan itu dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas.

“Penegakan hukum termasuk peraturan daerah itu menjadi tugas semua. Nah, khusus untuk Pulau D semuanya belum ada di dalam Rencana Detail Tata Ruang di wilayah Jakarta. Jadi, yang ditegakkan hukum apa?” tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, Jumat (8/6).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan, Raperda Reklamasi belum ditarik dari DPRD.

Ia menegaskan, penerusan raperda yang sudah dibahas di DPRD harus melewati Rapat Paripurna DPRD. “Logikanya penyampaian raperda itu lewat paripurna,” ungkapnya.

Pantas mengaku, penyegelan yang dilakukan Anies tidak pernah dikomunikasikan dengan DPRD. Padahal, rencana penyegelan itu seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Dewan.

Anies, kata Pantas, dalam menjalankan kebijakannya harus bersandar dengan hukum yang berlaku. “Bukan sekadar memenuhi janji kampanye. Melakukan sesuatu harus ada dasar hukumnya,” tandasnya.

TAK KANTONGI IMB

Sebelumnya, Anies memimpin langsung penyegelan 943 rumah toko dan rumah kantor di Pulau D, karena tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurut Anies, langkah itu untuk memastikan bahwa Jakarta harus tertib dan teratur. “Semua harus mengikuti aturan yang ada, termasuk perizinan pembangunan pulau reklamasi dan pendirian rumah pribadi maupun rumah kantor ,” katanya. (deny/ruh/st)