Tuesday, 23 October 2018

Kwartet Kepala Daerah Korup Semua Kader Usungan PDIP?

Sabtu, 9 Juni 2018 — 6:40 WIB
kaderpdi

KETIKA Bupati Buton Selatan (Sultra) dan Bupati Purbalingga (Jateng) terkena OTT KPK di bulan Ramadan, itu merupakan tamparan bagi PDIP selaku parpol pengusung. Belum juga hilang rasa malu itu, ternyata tak lama kemudian Walikota Blitar dan Bupati Tulungagung juga kena. Mengapa kwartet korup itu semua kader PDIP?

Tak kurang-kurang PDIP untuk bikin jera jago usungannya yang bikin malu itu. Bupati Buton dan Purbalingga langsung dipecat dan tak diberi bantuan hukum. Tapi itu rupanya tak selalu menjadi yurisprudensi Kepala Daerah PDIP yang lain. Buktinya Walikota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo diduga ikut-ikutan pula jadi koruptor baru.

Cuma bedanya, Bupati Buton dan Purbalingga langsung ditahan, sedangkan duet Kepala Daerah Blitar dan Tulungagung sampai berita ini ditulis masih dalam pencarian penyidik KPK alias buron. KPK pun mengancam, agar segera keduanya menyerahkan diri, jangan sampai masuk DPO (Daftar Pencarian Orang).

Sebagai Kepala Daerah, tentunya jadwal tarling (tarawih keliling) setiap malam lumayan padat, dari mesjid satu ke mesjid lainnya. Saat tarling dipastikan Pak Bupati atawa Pak Wali didaulat memberi sambutan. Selain memaparkan keberhasilan program-programnya, tentunya juga ada santapan rohaninya pula.

Kepala Daerah itu tentunya lalu mengajak para jemaah untuk menambah imtak (iman dan takwa). Proyeksi dari iman takwa itu diantaranya soal kejujuran. Nah di sinilah letak keironisannya. Sementara rakyatnya diminta jujur, tapi sang Kepala Daerah sendiri tidak jujur.

Bagaimana disebut jujur? Bulan Ramadhan kok mau terima suap. Biar malam hari tetap saja berdosa. Padahal korupsi yang dilakukan Kepala Daerah, sama saja merampas atau mengurangi hak rakyat. Logikanya, pemborong yang menyuap bupati atau walikota, tentu saja tak mau rugi. Istilah kata, keluar modal sedikit mungkin, untung sebanyak mungkin.

Dana yang dikeluarkan kepada Kepala Daerah, akan dikompensasikan dengan mengurangi nilai proyek. Akibatnya mereka berani nyolong bestek, sehingga mutu proyek itu menjadi berkurang. Jika aspal, cepat ancur, jalan berlobang. Jika ada pengendara jatuh dan celaka, Kepala Daerah yang terima sogok, ikut pula nanggung dosanya. – gunarso ts