Monday, 17 December 2018

Siapapun Presiden Mendatang Hapus Beban Pajak untuk Wong Cilik!

Rabu, 13 Juni 2018 — 0:45 WIB
kantor dirjen pajak (ist)

kantor dirjen pajak (ist)

JAKARTA – Beban hidup rakyat belakangan ini makin berat. Karenanya banyak kalangan berharap siapapun yang bakal menjadi presiden mendatang harus berani menghapus pajak yang membebani wong cilik.

“Rakyat tak peduli siapa yang akan terpilih jadi presiden. Mereka hanya ingin bagaimana beban hidupnya tidak begitu berat,” kata Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi, Selasa (12/6).

Ia mengungkap, selama ini rakyat merasakan beban hidupnya semakin berat. Selain dihajar kenaikan harga barang, juga kenaikan berbagai macam pajak dan lainnya. Akibatnya, daya beli anjlok. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi sampai sekarang jalan di tempat.

Untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat ini,Salamuddin mengatakan, pemerintah harus memberi insentif berupa pengurangan pajak. Bukan sebaliknya, semakin masif menaikkan pajak.

Salamuddin menegaskan, bagaimana usaha kecil menengah (UKM) bisa tumbuh dan berkembang, jika pemerintah menarik pajak terhadap mereka. “Seharusnya para UKM ini dibebaskan dari pajak,” jelasnya.

Ia mendukung langkah Kemenkop dan UKM yang mengusulkan agar UKM tidak dikenakan pajak satu persen pun dari omset penjualannya. Namun, pemerintah tak bergeming. Hanya mengurangi pajak menjadi 0,5 persen.

GENJOT EKSPOR

Untuk menutupi defisit, menurut Salamuddin, yang harus digenjot adalah ekspor dan investasi riil. Bukan membebani rakyat dengan menaikkan pajak. “Mereka sudah hidup susah, masih dibebani pajak terus menerus,” tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago. Ia menegaskan, rakyat tak peduli apakah Jokowi, Amien Rais bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

“Siapapun yang menang dalam Pilpres 2019 mendatang kebijakannya harus berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

Terutama sekali masalah pajak. Presiden yang menang dalam pada Pilpres 2019 harus menghapus pajak terhadap rakyat kecil. “Ini yang diharapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Siti Hediati Harijadi yang akrab disapa Titiek Soeharto dalam pernyataan politiknya, Senin (11/6), mengaku prihatin melihat beban hidup masyarakat hingga harus hengkang dari Partai Golkar.

“Saya sedih. Saya ingin menjerit untuk protes dan menyuarakan hati nurani rakyat! Tapi saya tidak dapat melakukan hal itu, karena saya sebagai orang Golkar, partai pendukung Pemerintah,” katanya.

Seharusnya Golkar sebagai partai besar, sebagai pendukung dan sahabat yang baik harus bisa memberi masukan mana hal-hal yg baik dan yang buruk kepada pemerintah, tidak hanya sekadar mengekor dan ABS (Asal Bapak Senang). (rizal/bi/st)