Wednesday, 21 August 2019

Mendagri Tjahjo Imbau Percepat Sidang Calon Kepala Daerah Terlibat Korupsi

Senin, 2 Juli 2018 — 17:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses persidangan calon kepala daerah (Cakada) peserta Pilkada serentak 2018 yang berstatus tersangka.

“Saya sebagai Mendagri hanya mengharapkan mengimbau tanpa intervensi ya kepada KPK untuk mempercepat persidangan,” kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tersangka terhadap calon Bupati Tulung Agung, Syahri Mulyo dan calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus karena terlibat kasus dugaan korupsi. Keduanya pun ikut dalam pagelaran Pilkada serentak 2018 dan unggul dalam quick count.

“Toh mereka ini kan tersangka KPK sudah cukup alat bukti ya. Tinggal proses persidangan dan saksi-saksi. Apapun azaz praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Tetapi saya kira kalau bisa dipercepat proses persidangannya mudah-mudahan pada saat pelantikan sudah clear semua lah. Kan ga enak harus melantik PLT, kan ga enak,” tutur dia.

(BacaCalon Kepala Daerah Tersangka, Solusi Perludem Ganti yang Baru)

Tjahjo pun tidak akan melanggar apa yang sudah digariskan oleh Undang-Undang dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kendati demikian, jika sudah inkrah pengadilan memutuskan bersalah maka calon kepala daerah tersebut akan langsung dicopot dan digantikan oleh wakilnya.

“Ya langsung diganti (jika sudah inkrah bersalah) wakilnya. Kayak kemarin di Buton di Lampung di Minahasa kan ada wakilnya,” kata dia.

Proses pelantikan calon kepala daerah yang berstatus tersangka menurut Tjahjo tidak berbeda dengan proses pelantikan calon kepala daerah lainnya sebelum berkekuatan hukum tetap. Tjahjo pun mengingat pernah ada calon kepala daerah yang dilantik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) oleh Mendagri sebelumnya.

(BacaMembidik Calon Kepala Daerah Diduga Terlibat Korupsi)

“Sama juga (proses pelantikan). Ini juga muncul satu tersangka KPK satu jadi yang menang. Saya sebagai Mendagri tetap berpegang pada aturan hukum bahwa sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan atau banding ya tetap di lantik begitu nanti ada keputusan hakim tetap, ya tetap kami batalkan,” tuntas Tjajo. (yendhi/ys)