Friday, 23 August 2019

Anies Ditantang Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi

Jumat, 6 Juli 2018 — 16:58 WIB
Massa yang tergabung Forum Ummat Islam Revolusioner (FUIR) menggeruduk Balaikota. (guruh)

Massa yang tergabung Forum Ummat Islam Revolusioner (FUIR) menggeruduk Balaikota. (guruh)

JAKARTA – Ratusan warga tergabung dalam Forum Ummat Islam Revolusioner (FUIR) menggeruduk Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018). Mereka mendesak Gubernur DKI, Anies Baswedan membongkar ratusan bangunan di pulau reklamasi yang sebelumnya telah disegel Pemprov DKI.

Koordinator Aksi FUIR, Riswan Al Afghani mengatakan seharusnya Anies tidak mengeluarkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir dan Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja.

“Seharusnya pak Anies menghentikan total proyek reklamasi dengan tidak mengeluarkan regulasi yang melegitimasi proyek tersebut dan membentuk tim yang mengurus hal tersebut,” tegas Riswan dalam orasinya.

(BacaF-PDIP Protes Penyegelan di Pulau Reklamasi)

Lebih lanjut ia pun menilai penyegelan terhadap ratusan bangunan di Pulau D bukanlah satu penghentian proyek reklamasi. Namun perbaikan administrasi.

“Dihentikan hanya menyalahi administrasi. Penyegelan yang dilakukan pak Anies bukan penghentian proyek reklamasi. Setelah administrasi beres, maka bisa dipastikan pembangunan di pulau reklamasi berlanjut,” tukasnya.

(BacaTemui Ketua MPR, Anies Bahas Reklamasi, Soal Politik Hak Ketua Partai)

Karena itu, Riswan menuturkan, FIUR menantang Anies membongkar bangunan yang telah disegel tersebut. Mengingat sanksi pembongkaran kerap dilakukan kepada warga terhadap bangunannya yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kepada rakyat kecil bisa dibongkar kenapa bangunan di pulau reklamasi hanya disegel?,” tanyanya.

(BacaAnies Belum Punya Rencana Soal Bangunan Disegel di Pulau Reklamasi)

Sebelumnya Pemprov DKI telah menyegel 932 bangunan di Pulau C dan D pulau reklamasi pada Kamis (7/6/2018). Penyegelan disaksikan langsung oleh Anies. Menurut Anies, penyelegelan dilakukan lantaran ratusan bangunan yang ada di lahan tersebut tidak memiliki IMB.

Sebanyak 932 bangunan disegel terdiri dari tempat tinggal, rumah kantor (rukan) dan rumah kantor yang juga tempat tinggal. “Terdiri dari 409 Rumah, 212 rukan dan 313 jadi satu unit rukan rumah tinggal,” kata Anies merinci. (guruh/ys)