Monday, 23 July 2018

Jangan Sia-siakan Amanah Menjadi Walikota

Sabtu, 7 Juli 2018 — 5:30 WIB

PELANTIKAN  lima walikota di Jakarta menyisakan catatan dari sejumlah politisi di DKI. Ini tidak lepas dari diangkatnya Rustam Effendi sebagai Walikota Jakarta Barat . Ada yang menyiratkan pelantikan Rustam sebagai ‘hadiah’ karena pada Pilgub di Jakarta memberikan dukungan kepada Anies – Sandi.

Di sisi lain, menilai dari kinerja Rustam yang pernah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Walikota Jakarta Utara di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, pengunduran diri sempat menjadi perbincangan karena menyiratkan adanya konflik antara walikota dan gubernur.

Kami berharap kasus yang mengesankan adanya konflik antara atasan dan bawahan tidak terjadi lagi. Begitu pun jangan sampai kasus pengunduran diri seperti ini terulang kembali di era kepemimpinan Anies.

Sebagai catatan tentu parlu diapresiasi, tetapi penilaian bahwa pengangkatan Rustam dikaitkan dengan masalah politis, sudah dibantah baik oleh Gubernur Anies Baswedan maupun Rustam Effendi.

Gubernur Anies menegaskan pengangkatan Rustam menjadi walikota murni berdasarkan kompetensinya. Yang bersangkutan sudah memiliki banyak pengalaman di bidang administrasi pemerintahan. Rustam merupakan pejabat karir mulai dari lurah, camat, asisten di tingkat kota, walikota hingga jabatan terakhir  sebagai Kepala Biro Administrasi Daerah Pemprov DKI Jakarta. Dari aspek ini cukup mumpuni.

Masa lalu sudah lewat, sekarang kita tatap masa depan dengan menyiapkan segala daya upaya dan kemampun yang ada untuk menunjukkan kinerja lebih baik lagi.

Lepas dari sejumlah kritik, lima walikota dan sejumlah pejabat DKI telah dilantik pada Kamis(5/5/2018) lalu. Yang perlu dipersiapkan ke depan adalah para pejabat baru tersebut dapat membawa perubahan dan kemajuan.

Menguji apakah benar pejabat yang diangkat memiliki komptensi dan sudah cukup mumpuni harus dibuktikan kepada warga Jakarta melalui pelaksanaan program kerja. Artinya yang memberikan bukti bahwa jabatannya sudah sesuai kompetensi, bukan gubernur yang melantik, tetapi pejabat yang telah dilantik , yang telah diberi amanah, dipercaya oleh gubernur.

Pejabat yang baru dilantik wajib memberikan garansi kepada publik bahwa dirinya diberi jabatan bukan karena hadiah, bukan pula karena kedekatan personal dan emosional, tetapi semata pendekatan profesional.

Jangan sia- siakan amanah, jangan selewengkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya/koleganya. Kembangkan kebijakan dan program yang prorakyat untuk memberi kenyaman kepada warga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. (*).