Wednesday, 19 September 2018

Lelang Jabatan Hindari Kepentingan Kelompok

Senin, 9 Juli 2018 — 6:21 WIB

LIMA walikota dan satu bupati di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018 sudah dilantik. Pejabat-pejabat baru ini diwajibkan mampu melaksanakan program yang sudah digariskan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, menuntaskan masalah kemacetan, banjir, dan lainnya.

Pasca melantik walikota dan bupati, kini duet Anies – Sandiaga melelang 29 jabatan eselon dua. Rinciannya 22 jabatan dilelang secara internal atau khusus untuk pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan tujuh jabatan dilelang terbuka secara nasional.
Kepastian melelang jabatan tertuang dalam Pengumuman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang sekarang diisi oleh Plt (pelaksana tugas).

Lelang jabatan bisa diikuti oleh seluruh ASN (aparat sipil negara) yang memenuhi persyaratan. Pendaftaran lelang jabatan dilakukan 3 Juli sampai dengan 18 Juli 2018, dan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 3 September.

Lelang jabatan yang lebih pas dengan istilah pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka itu bagian reformasi birokrasi. Sandaran hukumnya UU Nomor 5/2014 tentang ASN. Dan sebagai juklak/juknisnya PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka yang populer dengan sebutan lelang jabatan sepanjang bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang berkualitas, berintegritas, dan profesional tentu saja publik mendukung.

Apalagi saat ini banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terutama di dinas teknis yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Padahal, mereka diangkat dari hasil lelang oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dampaknya bisa ditebak yakni hasil kerja tidak maksimal.

Sarana boleh apa saja dalam mencari pejabat berkualitas, termasuk menerapkan lelang jabatan. Namun dalam mengangkat pejabat sebaiknya tetap berpedoman pada filosofi “The Right Man on The Right Place (tempatkanlah pejabat sesuai dengan keahliannya).

Bila penempatan sesuai bidang dan keahliannya dipastikan kelak akan berpengaruh pada hasil kerja. Proses penempatan SDM (sumber daya manusia) yang benar dan profesional membuat hasil kinerja bisa maksimal dan ujungnya tentu menguntungkan masyarakat
Hindarilah mengangkat pejabat berdasarkan konco (teman) atau kepentingan kelompok politik. Namun, kedepankan dari sisi kemampuan, kecakapan dan keahlian.

Bukankah muara dari lelang jabatan adalah untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government yang bertumpu pada reformasi organisasi, SDM berkualitas dan manajemen birokrasi yang profesional. @*