Wednesday, 18 July 2018

Bagi Capres yang Didukung, Demokrat Minta ada Kontrak Politik

Jumat, 13 Juli 2018 — 1:25 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri (julian)

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri (julian)

JAKARTA– Jelang pendaftaran calon presiden pada 4 hingga 10 Agustus 2018 suasana politik di Indonesia kian memanas. Hingga kini belum ada yang pasti siapa yang akan mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

Yang sudah dideklarsikan oleh beberapa partai pengusung adalah Jokowi. Sedangkan Prabowo Subianto masih menjadi tanda tanya besar apakah jadi capres, meski Gerindra menegaskan itu sudah pasti.

Banya berseliwiran soal capres penantang Jokowi. Apakah hanya dua calon atau ada poros ketiga.

Pada poros ketiga inilah paling banyak kemungkinan. Di sini banyak parpol bermain terutama Partai Demokrat dan PKB yang hingga kini belum menentukan sikapnya.

Namun menurut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa partai besutannya itu memiliki tiga opsi menghadapi Pilpres 2019. Itu sesuai hasil rapat perdana Majelis Tinggi Demokrat pada 9 Juli lalu. Apa opsi itu belum juga mau memberitahukannya.

Namun kata SBY, pihaknya empat minggu ini akan mematangkan komunikasi politik. Apakah akan memilih opsi bergabung dengan koalisi Joko Widodo, Prabowo Subianto atau membentuk poros ketiga.

Jika nanti Demokrat sudah menjatuhkan pilihan, kata SBY , mereka akan meminta kesediaan capres dan cawapres yang didukung untuk menandatangani kontrak politik. Hal itu demi memenuhi harapan rakyat yang telah diserap oleh Demokrat empat tahun belakangan ini.

“Oleh karena itu kami berpedapat bahwa agar rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa memenuhi harapan mereka, maka kami merumuskan ada lima elemen utama kelak akan menjadi bagian semacam kontrak politik antara capres dan cawapres diusung Demokrat dengan Partai Demokrat,” kata SBY disampaikan melalui video yang direkam pada 9 Juli lalu, dikutip merdeka.com, Kamis (12/7).

SBY menjelaskan, poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Konsekuensinya, pemimpin mendatang tidak membuka ruang apapun di negeri ini tumbuhnya ideologi, paham atau pikiran yang bertentangan dengan Pancasila.
Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Misalnya sulitnya mendapat lapangana pekerjaan, daya beli menurun. Selain itu, ada hambatan disana sini di dunia investasi dan dunia usaha yang diperlukan penggerakan dari negara dan pemerintah agar dunia usaha dan investasi tumbuh makin baik.

Kemudian, lanjut SBY, kemiskinan mesti diturunkan dengan upaya yang makin serius. Serta diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusianya. Tidak kalah pentingnya rakyat berharap agar pajak, kebijakan perpajakan itu adil dan benar-benar tidak membebani rakyat.

“Di bidang hukum dan keadilan, rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak lakukan intervensi dan hukum tidak boleh menjadi alat politik, kekuatan politik manapun,” kata Presiden RI dua periode itu.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku. Demokrat juga berharap, cek and balaces antara lembaga negara betul-betul tegak.

“Stabilitas politik sangat penting ditegakkan tanpa dengan cara-cara yang represif, kebebasan bicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi, netralitas negara dan aparat dalam pemilu itu juga harus ditegakan. Kemudian rakyat juga berharap agar hoaks atau berita palsu berita fitnah itu ditertibkan secara adil,” tutur SBY.

Terakhir atau yang kelima, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Kebhinekaan dan toleransi juga harus dipelihara.

Demokrat menolak ekstrimisme, radikalisme dan kekerasan dalam bentuk apapun dan atas nama apapun. Presiden dan wakil presiden juga harus bisa mencegah politik identitas atau politik SARA dalam pemilu dan pilkada dan demokrasi.

“Kita akan mundur ke belakang kalau politik identitas mewarnai pemilu dan pilkada kita. Namun kita harus mencegah sikap dengan mudah menuduh kelompok tertentu sebagai golongan radikal, kita juga mencegah sikap islamophobia di negeri kita,” jelas dia.

“Mudah-mudahan partai kami bisa menetapkan capres dan cawapres yang kami pilih nanti sehingga membawa kebaikan bagi negara dan rakyat kita lima tahun mendatang,” tutupnya.(b)