Monday, 16 July 2018

Dirjen PTKN Akui Ada Usulan Menaikkan Denda bagi Pelaku Usaha yang Curang

Jumat, 13 Juli 2018 — 8:50 WIB
Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.(Ist)

Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.(Ist)

JAKARTA – Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengakui adanya usulan kenaikan denda sebagai efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Tidak Sehat.

“Ya, tapi soal itu (usulan denda naik) masih dibahas dalam rapat Panja (Panitia Kerja) Komisi VI DPR RI bersama kementerian & stakeholder lain,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/7). “Kami dimintai masukan dalam revisi UU 5/1999 semata-mata menciptakan iklim usaha yang sehat menunjang perekonomian nasional.”

Dijelaskannya, masukan itu sebagai sinergitas bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendorong perbaikan & penyehatan ekonomi nasional. KPPU itu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden & memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

Di tempat terpisah, ketua KPPU Kurnia Toha berencana menaikkan sanksi denda pelanggar KPPU dari sebelumnnya terkait kegiatan usaha berkelas multinasional kisaran Rp 1 milyar hingga Rp 25 milyar. “Kami berharap denda ditingkatkan untuk memberikan efek jera,” ujarnya di Jakarta.

Dijelaskannya, revisi UU 5/1999 diusulkan terkait subjek, denda, dan status kelembagaan. Saat ini, katanya, hanya pelaku usaha yang melakukan aktivitas di Indonesia yang bisa diperiksa lembaga penegak hukum dan dikembangkan termasuk pelaku usaha di luar negeri tetapi memiliki dampak pada ekonomi nasional. (rinaldi/tri)