Wednesday, 19 September 2018

Bekas Napi Korupsi Nyaleg, Tamatlah Oh…Riwayatnya!

Sabtu, 14 Juli 2018 — 6:30 WIB
mantan koruptor

BAGI kalangan politisi, lahan cari makan paling basah sepertinya hanya di DPR dan DPRD belaka. Sejumlah politisi sudah ternoda kasus korupsi, masih ngotot pengin kembali ke lembaga Wakil Rakyat, mentang-mentang sudah bebas. Tapi KPU tetap keukeuh melarang Nyaleg, sehingga politisi ternoda itupun tamatlah oh…riwayatnya!

Saat sekolah di SD maupun SMP, dalam pelajaran Bahasa Indonesia  murid –sekarang istilahnya keren banget: peserta didik– pasti dengar peribahasa: sekali lancung ke ujian seumur hidup orang takkan percaya. Artinya, sekali berbuat jahat akan dicurigai dan tak dipercaya orang.

Tapi para bekas napi korupsi, sepertinya tak peduli akan pesan peribahasa itu. Bisa jadi saat Pak Guru mengajarkan, dia ngantuk atau pas tidak masuk sekolah. Jadinya pesan moralnya tak terekam dalam sanubarinya. Karenanya, korupsi bagi mereka bukanlah aib yang memalukan. Atau malah keniscayaan oknum Wakil Rakyat?

Melalui UU Pemilu No 10/2008 lan UU Pemerintahan Daerah No 12/2008, sebetulnya eks napi koruptor sudah dilarang untuk Nyaleg atau ikut Pilkada. Tapi ada yang menggugat ke MK, dan tahun 2009 MK mengizinkan eks napi korupsi minimal sudah bebas 5 tahun dan siap mengumumkan diri: saya eks koruptor.

Gara-gara aturan itu, eks napi korupsi bisa menjadi anggota DPRD. Misalnya M. Taufik di DKI (Gerindra) dan M. Basuki di DPRD Jatim (PDIP). Yang terakhir ini benar-benar celaka tiga belas. Balik jadi Wakil Rakyat, kembali korupsi lagi dan kini sudah dikrangkeng KPK.

Bertolak dari pengalaman itu, KPU kini memperketat pencalegan dari parpol. Politisi yang bekas napi korupsi dilarang nyaleg. Pemerintah (Mendagri-Kemenkumham) dan DPR menyayangkan sikap KPU yang melawan UU sebelumnya. Walhasil, DPR dan KPU pun bermusyawaroh dan bermufakot, hasilnya: Parpol tetap boleh menerima Caleg eks napi korupsi. Tapi di KPU mereka akan terpental saat ferivikasi.

Eks napi korupsi sebagaimana M. Taufik, Rio Capella (Nasdem) dan Waode Nurhayati (PAN) mencak-mencak dibuatnya. Mereka menganggap itu pelanggaran HAM.Sebagai terpidana kan sudah dijalani hukumannya, kok ini ada tambahan hukuman lagi? Karenanya mereka akan gugat ke MA, agar PKPU itu dicabut.

Memangnya menyolong uang negara, termasuk terima suap itu bukan pelanggaran HAM? Dengan suap, kebijakan pemangku kekuasaan jadi bias dan koruptif. Akhirnya rakyat kebanyakan yang dirugikan. Sudahlah, ketimbang nantinya dicoret KPU, mending berkiprah di profesi lain saja. Di lembaga wakil rakyat, sudah tamatlah oh…. riwayatnya. – gunarso ts