Tuesday, 14 August 2018

BERBURU KURSI NYAMAN

Senin, 16 Juli 2018 — 5:12 WIB

Oleh H.Harmoko

ADA yang menyatakan, memiliki harta dunia itu seperti minum air laut, semakin diminum semakin terasa hausnya. Begitu juga kedudukan dan jabatan, setelah di genggaman banyak yang tidak ingin melepaskan selamanya, bahkan kalau bisa menambahnya.

Beredar pernyataan yang menyebutkan di antara menteri-menteri kabinet Jokowi, ada yang merasa tidak akan dipakai lagi pada periode kedua setelah Pilpres 2019. Sebagian dari mereka, berbondong-bondong, khususnya, dari parpol sudah siap-siap ‘cari perahu’ agar setelah jabatan menterinya berubah menjadi mantan, langsung ‘over gigi’ dengan kendaraan lain.

Mudah-mudahan itu karena loyalitasnya, nasionalismenya, semangatnya mengabdi kepada negeri dan bukan karena kelompok, partai apalagi dirinya. Yang pasti, jabatan di negeri ini bergerak seperti menunggu siklus perputaran otomatis. Baru saja menjabat, sudah ingin naik tahta. Yang walikota atau bupati ingin naik jadi gubernur, yang gubernur ingin jadi menteri atau bahkan presiden.

Anggota DPR bisa jadi menjadi favorit para petualang pemburu jabatan. Maklum, kuota di sini paling banyak. Ada 560 kursi yang diperebutkan. Dan masih ada kursi nyaman pula yang bisa diperebutkan.

Namanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masing-masing provinsi memiliki wakil 4 orang. Apalagi pada Pemilu 2019, Mendagri telah menyetujui penambahan jumlah anggotanya menjadi 5 per provinsi. Alasan penambahan ini agar jumlah DPD mencapai 1/3 dari jumlah anggota DPR yang 560 orang.

DPR juga menjadi ruang tunggu yang paling menarik. Kursi DPR seringkali menjadi batu loncatan ke posisi strategis. Setelah menjadi anggota DPR, kalau pandai bermain tidak hanya posisi kepala daerah, bahkan menteri bisa didapat, atau kalau tak dapat bisa pindah partai.

Bahkan, setelah tak jadi anggota DPR, masih bisa berharap mendapat dukungan, dengan memanfaatkan jaringannya saat menjadi anggota DPR untuk mengisi kursi-kursi lembaga yang ada.

Tanpa membedakan apalagi merendahkan, banyak mantan anggota DPR yang cari kesibukan di lembaga kajian dan lembaga pemerintah setelah pensiun dari legislatif. Bisa juga dapat status pejabat negara.

Beda zaman dulu dengan sekarang memang sangat kontras.

Amandemen UUD 1945 membuka peluang jabatan-jabatan baru lembaga pemerintahan. Bisa jadi juga karena kekuasaan zaman dulu semua terfokus pada sosok seseorang. Selain itu UUD 1945 memang tidak membuka peluang adanya lembaga-lembaga baru.

Tapi UUD amandemen membuka peluang dan kekuasaan juga menyebar, maka jabatan pun seperti jadi rebutan. Banyak raja-raja kecil yang ingin menjadi penguasa selamanya dengan menyiasati UU. Ketika periode kedua kepala daerah sudah dilalui, agar jabatan tak lepas, maka isteri, suami, mertua, mantu dan lain-lain dapat dicalonkan.

Modal sosial sudah dimiliki sehingga melanggengkan jabatan merupakan salah satu jalan terbaik untuk menjadi pemenang.

Silakan memilih di mana akan berlabuh, sekali lagi, jabatan tak ubahnya minum air laut. Berapa banyak terminum air itu tidak akan menghilangkan rasa dahaga. Demikian juga jabatan seberapa lama dan banyak jabatan dipegang tak pernah memberi kepuasan. *