Monday, 26 August 2019

Yusril Tuding MK Melampaui Kewenangan

Kamis, 26 Juli 2018 — 17:25 WIB
Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Kuasa hukum Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pengurus partai politik (parpol) tetap boleh menjadi senator. Sebab, kata Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak berlaku retroaktif tak bisa menganulir pengurus parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon senator.

“Proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang sudah selesai seminggu sebelum tanggal dibacakannya putusan MK, tidaklah menyebabkan proses pendaftaran yang telah dilakukan oleh fungsionaris parpol gugur dengan sendirinya,” kata Yusril di ruang kerja Ketua DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (26/7/2018).

Pernyayaan ini disampaikan Yusril menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz No. 30/PUU-XVI/2018, terkait diperbolehkannya pengurus parpol menjadi anggota DPD. Akibatnya, pengurus parpol tak boleh menjadi anggota DPD.

Yusril menegaskan, prinsip putusan MK yang tak dapat berlaku retroaktif tercantum dalam pasal 47 Undang-undang No. 4 Tahun 2014 tentang MK. Selain itu, Yusril menilai janggal putusan MK yang mengeluarkan norma hukum baru. Hal itu tercantum dalam pertimbangan hukum terkait putusan itu yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi syarat baru.

“Pertimbangan hukum MK itu telah jauh melampaui kewenangan MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD untuk menguji undang-undang terhadap UUD,” tegas Yusril.

“MK hanya berwenang memutuskan apakah norma undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. MK tak dapat memberikan perintah atau arahan kepada suatu lembaga,” katanya. (rizal/b)