Tuesday, 14 August 2018

KOALISI

Senin, 30 Juli 2018 — 5:47 WIB

 Oleh H.Harmoko

RAKYAT pasti tahu dan sadar bahwa 2018 adalah tahun politik. Tahun 2018 merupakan tahun persiapan hajatan demokrasi terbesar pemilihan presiden 2019, di negeri ini. Istimewanya, inilah pertama kalinya Pemilihan Presiden dilakukan langsung serentak dengan pemilu legislatif (DPR/DPRD).

Wajar, dalam demokrasi selalu ada yang pro dan kontra. Ada sejumlah pro kontra yang kesannya membuat suasana menjadi gaduh. Tapi itupun tidak ada yang salah seperti upaya mempertahankan Joko Widodo sebagai presiden dan juga sebaliknya.

Menarik dan perlu dicermati kesediaan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu yang dilakukan Perindo. Maklum, sebelumnya UU dan pasal yang sama pernah diajukan uji materi tetapi ditolak karena penggugatnya bukan pihak yang terkait.

‘Transfer’ para politisi dari satu ke partai lain juga meramaikan suasana tahun politik. Tak kalah ramainya artis, atlet dan para profesional lainnya turut berebut panggung dengan politisi untuk mendongrak suara partai. Entah apa yang mereka cari kalau bukan kesempatan untuk bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPR. Slogannya selalu sama, ingin mengabdi untuk rakyat, sehingga harus mencari gerbong yang bisa mengantarnya. Padahal, mungkin tak sedikit di antara mereka ini, tak lebih dari politik cari penghidupan. Karena cara itu dipandang lebih gampang sekalipun tunamartabat.

Dari hari ke hari, suasana politik tampaknya makin menghangat. Setelah pendaftaran calon anggota legislatif berakhir, beberapa hari ke depan partai-partai yang punya ‘kekuatan’ mengusung pasangan calon presiden dan wakil harus mendaftar. Batas akhirnya 10 Agustus 2018, dimulai sejak 4 Agustus 2018.

Di pilpres 2019, tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendirian. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (11/1/2018) menolak mencabut presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR, atau 25 persen perolehan suara nasional di Pemilu 2014. Pemenang Pemilu 2014, PDI Perjuangan hanya punya kursi 109 dari 560. Artinya tak sampai 20 persen.

Padahal untuk mencapai 20 persen partai harus mengoleksi 112 kursi. Begitupun suara nasional, PDIP Perjuangan tidak mencapai 25 persen. Perolehan partai itu hanya 18,95 persen atau 23,68 juta suara. Kalau PDIP sebagai pemenang tidak mencapai batas PT, tentu saja partai lain sudah pasti lebih kecil. Maknanya, semua partai perlu koalisi termasuk PDIP.

Untuk PDIP memang paling mudah.  Hanya butuh satu atau dua partai penopang, langkah mengusung pasangan calon pun sudah jalan. Apalagi dengan calon Joko Widodo sebagai incumbent, sudah pasti banyak partai yang menempel.

Sayangnya mereka tidak sekadar nempel, tapi juga “ngarep.” Partai-partai itu menawarkan jagonya menjadi pendamping sang presiden tampil kedua kalinya memimpin negara. Semua yang mendekat langsung merasa menjadi pasangan terbaik, pasangan paling pas, pasangan paling banyak pendukung, paling cocok, paling benar, tidak ada tandingnya.

Situasi inilah yang sebenarnya menambah tahun politik menjadi meletup-letup. Dari arah mata angin berbeda pun tak kalah ngototnya. Partai-partai yang berada di luar koalisi incumbent berusaha menyemai kekuatan.

Dengan jargon demi rakyat, mereka saling memetakan, melobi untuk bisa koalisi supaya bisa saling melawan dan mengalahkan demi kekuasaan.

Pertanyaannya, betulkah kekuasaan mereka kelak untuk rakyat. Dari proklamasi hingga reformasi, selalu terdengar perjuangan untuk rakyat, pembangunan buat rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan lainnya semua untuk rakyat. Tapi lain yang dikata, lain yang nyata.

Akhirnya para politisi berhasil koalisi, tapi rakyat dibiarkan menanti tak pernah menikmati. Kesejahteraan hanya melintas di depan mata tak pernah dirasakan apalagi dinikmati, dan sepertinya masih akan berulang lagi.*