Tuesday, 20 November 2018

Cat Warna-warni Jelang Asian Games 2018, Politisi PDIP: Mau Pakai Duit Setan Tetap Pemborosan

Rabu, 1 Agustus 2018 — 16:02 WIB
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. (dok)

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. (dok)

JAKARTA – Menyambut Asian Games 2018, petugas Penanggulangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta membuat mural dan mewarnai sejumlah infrastruktur dengan cat warna-warni.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pengecatan itu adalah inisiatif dan partisipasi para petugas PPSU dan warga setempat yang menggunakan dana pribadi atau tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

“Ya tentunya itu adalah inisiatif masyarakat. Dan ada beberapa interpretasi yang awalnya itu adalah antusiasme masyarakat dan semua elemen baik itu juga ada di lingkungan Pemprov, petugas PPSU, dan sebagainya untuk menyambut Asian Games. Dan itu warna-warnanya merupakan warna khas Asian Games,” kata Sandiaga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) kemarin.

(BacaSandiaga ke Rusia, Politisi PDIP: Baguslah Jalan-jalan Buat Refreshing)

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menuding pengecatan warna-warni sejumlah infrastruktur adalah suatu pemborosan meski dalam rangka menyambut Asian Games.

“Sudah pasti lah (boros anggaran), mau pakai apapun mau pakai duit setan sekalipun tetap ada pemborosan kan, artinya perencanaan yang tidak cermat mengakibatkan pemborosan anggaran,” kata Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/8/2018).

(BacaWalikota Jakbar Sayangkan Banyak Hotel dan Restoran “Cuek” Terhadap Asian Games 2018)

Gembong juga menyebut tindakan mewarnai sparator jalan dengan cat warna-warni adalah kesalahan. Pasalnya, sesuai aturan lalu lintas sparator seharusnya berwarna hitam putih.

“Ketika bicara keamanan ya kita bicarakan sesuai dengan fungsi kan gitu lho, jadi ketika itu warna warni malah jadi repot lagi,” ujar dia.

Dia tidak menyalahkan tindakan pengecatan warna warni sejumlah infrastruktur asalkan tidak menyalahi aturan. “Artinya ada ketidakcermatan dari Pemprov DKI Jakarta untuk pengecatan itu. Ketika kita bicara fungsi tentunya kita tidak boleh keluar dari fungsi itu,” pungkas dia. (yendhi/ys)