Tuesday, 14 August 2018

EVALUASI PEJABAT KORUP

Kamis, 2 Agustus 2018 — 4:52 WIB

Oleh H.Harmoko

OPERASI tangkap tangan (OTT) terhadap terduga kasus korupsi yang melibatkan pejabat, politisi dan anggota Dewan seperti tak henti- henti. Vonis tinggi dan denda dalam jumlah besar tak menghentikan para pelaku dan calon pelaku beraksi. Tampaknya perlu evaluasi yang menyeluruh untuk mengatasi masalah ini. Tindakan radikal. Penegakkan hukum yang tegas. Tapi yang utama, ‘political will’. Kemauan politik.

Jumlah pelaku korupsi bukan makin berkurang tapi makin banyak meski penangkapan dan OTT KPK berlangsung terus. Ada pendapat yang mengatakan ini zaman transparan! Penangkapan pelaku terduga korupsi tak lagi pandang bulu, sehingga setiap penangkapan selalu terbuka dan diketahui publik.

Beda dengan masa lalu ketika informasi sensitif masih bisa ditutupi dengan berbagai cara. Ada benarnya.

Pendapat lain menyatakan hukuman tidak memberikan efek jera, karena hukum masih bisa ‘dibeli’ dan ‘dipermainkan’. Hakim dan jaksa bisa ‘dibeli’, petugas lapas bahkan Kalapasnya sendiri bisa ‘dibeli’, dan seterusnya. Semua serba transaksional. Masing- masing ada tarifnya.

Sementara itu pelaku korupsi melakukan perhitungan cermat dalam aksinya. Berapa biaya yang akan dihabiskan dan berapa lama hukuman yang akan dijalani, untuk memastikan sisa hasil korupsi masih bisa dinikmati.

Lebih dari itu pengaruh dan kekuasaan serta sistem yang ditinggalkan oleh pelaku tak berubah meski pelaku sudah masuk penjara. Bahkan penjara menjadi tempat yang nyaman sebagai lokasi untuk koordinasi proyek-proyek berikutnya, ketika si pelaku sudah tidak menjabat lagi. Sebagaimana bandar-bandar narkoba yang juga melanjutkan bisnis narkobanya meski sudah terkurung di dalam penjara.

Politik biaya tinggi merupakan dampak lain lagi dari maraknya kasus korupsi. Bukan rahasia lagi, bahwa untuk mencalonkan diri dalam satu jabatan, maka seorang politisi perlu “investasi” tak sedikit untuk kampanye dan kontribusi kepada partai pendukung. Belum lagi kampanye ‘door to door’ dan media lainnya . Ada lagi biaya saksi saat pemilihan. Dan itu tidak murah. Bahkan semakin lama, semakin mahal saja.

Dampak pemilihan langsung juga menjadikan para pemimpin terpilih menjelma menjadi raja kecil” baru di wilayahnya. Bupati tidak sungkan pada gubernur, karena bupati dipilih langsung oleh rakyatnya, bukan pilihan gubernur. Demikan juga gubernur, tak perlu sungkan pada presiden, karena dia mendapatkan jabatan atas pilihan rakyatnya.

Bahkan Presiden tidak mudah mencopot menteri yang tak mampu, yang melanggar aturan, jika menteri tersebut datangnya politisi partai, karena merupakan bagian dari kesepakatan dengan partai pendukung.

Penegakan hukum tetaplah kunci utama bagi pelaku kejahatan dan penyimpangan prosedur. Tak ada negara maju tanpa penegakan hukum dan aturan yang jelas dan tegas.

Segala macam sistem dan aturan bisa dirancang dan disosialisasikan, tapi tanpa tindakan tegas, aksi nyata yang menyeluruh untuk menegakkannya, tetap saja terjadi kesemrawutan. Lalu lintas di ibukota adalah contohnya.

Di atas semuanya adalah ‘political will’. Kemauan politik.*