Wednesday, 14 November 2018

Memilih Perempuan Legislatif

Senin, 6 Agustus 2018 — 8:20 WIB

Oleh H.Harmoko

SETIAP kali masa pemilihan legislatif tiba, maka kita berhadapan dengan pertanyaan, pikiran pikiran dan renungan, tentang peran perempuan di dalamnya. Dari pemilihan ke pemilihan kita selalu dikejar pertanyaan, sudahkah keterwakilan perempuan terpenuhi, baik dari sisi jumlah – sesuai quota – dan aspirasinya.

Peraturan KPU mengenai 30 persen keterwakilan perempuan adalah turunan dari UU Pemilu kita yang mengharuskan memenuhi 30% keterwakilan perempuan di dalamnya sebagaimana yang dituang dalam Pasal 245 dan 246. Selama ini tak ada masalah dengan pencalonan anggota legislatif laki laki. Keterwakilan perempuanlah yang menjadi sorotan.

Sejak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI belum mencapai angka 30 persen. Namun, atas desakan Undang Undang dan kebijakan UU Pemilu, maka proporsi keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan trend meningkat.

Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke enam dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Indonesia berada di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen – merujuk pada data Inter-Parliamentary Union (IPU)- dalam kategori Majelis Rendah.

Peringkat pertama diperoleh Filipina dengan angka sebesar 29,5 persen atau berjumlah 86 perempuan dari total 292 kursi. Di posisi kedua adalah Laos, sebesar 26,7 persen atau 41 perempuan dari 149 kursi di parlemen. Sedangkan tempat ketiga diduduki oleh Vietnam dengan 26,7 persen perempuan dalam parlemen atau 132 kursi dari 494 total anggota parlemen.

Bila dibandingkan dengan negara Asia, posisi Indonesia berada di atasnya. Karena rata-rata proporsi perempuan dalam parlemen di negara Asia masing-masing sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen.

Namun bila merujuk pada data rata-rata dunia, proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya. Rata-rata dunia sebesar 23,6 persen perempuan yang menduduki kursi di parlemen.

Pada pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPR sebanyak 44 orang atau 8,8 persen. Proporsi ini meningkat 47,7 persen menjadi 65 orang pada pemilu 2004 atau mendapatkan porsi sebesar 11,82 persen di DPR. Pada empat periode pemilu terakhir, keterwakilan perempuan tertinggi pada pemilu 2009, dengan proporsi sebesar 17,86 persen. Sayangnya, pada periode 2014-2019, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR turun menjadi sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari total anggota DPR RI yang jumlahnya 560 orang.

Keterwakilan perempuan di parlemen punya pengertian ganda. Keterwakilan secara fisik guna menunjukkan kesetaraan. Dan keterwakilan aspirasi yang memperjuangkan isu-isu yang majukan kaum perempuan.

Namun kenyataannya, bisa saja quota perempuan terpenuhi di kursi legislatif, tapi dari aspirasinya tidak. Mereka tetap mewakili kepentingan “umum” dan abai terhadap isu- isu di seputar kaumnya. Utamanya isu-isu domestik.

Padahal politisi perempuan yang tampil ke publik, tidak hanya dilihat sebagai politisi semata, melainkan juga sebagai pembawa politis etis perempuan.

Sistem demokrasi yang kita anut bersemangat dari rakyat dan untuk rakyat. Perempuan adalah 49,66% persen di antara para pemilih di kotak suara, merujuk data BPS. Karenanya, aspirasi mereka juga penting untuk diusung dan diperjuangkan.

Di jalur eksekutif, popularitas Menkeu DR. Sri Mulyani, Meteri Kelautan Sri Pudjiastuti di kabinet, Risma Harini di posisi Walikota Surabaya, disusul terpilihya Kofifah Indarparawansa sebagai gubernur baru di Jawa Timur menandai bahwa wanita memiliki kekuatan. Suara pemilih mereka tak
bisa diabaikan. Kini populer dengan sebutan “The Power of Emak-emak”

Bagaimana dengan perempuan di jalur legislatif? Semoga “The Power of Emak emak” juga medukung keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam perkembangan mutakhir kita diramaikan
dengan banyaknya selebritas yang maju dan dimajukan oleh partai ke kursi legislatif. Setidaknya demikianlah yang terekspos di media massa. Tak bisa diabaikan, mereka memiliki magnet bagi warga saat mendatangi kotak suara dan memilih. Setidaknya menjadi rujukan terakhir ketika nama-nama yang ada tidak dikenal.

Belum lagi banyaknya perempuan masuk ke politik karena “maruah” keluarga. Karena suami dan ayah mereka bupati, gubernur, dan politisi yang terpilih dan berkuasa. Bukan karena kemampuan personalnya.

Selain peran yang penting yang disebutkan tadi, juga perlu diketahui bahwa hanya seorang perempuanlah yang mengerti perasaan dan keadaan perempuan lainnya. Eksistensi perempuan di parlemen sangat dibutuhkan. Peluang perempuan untuk menduduki kursi legislatif semakin besar. Dari sinilah harus ditunjukkan bahwa peran perempuan jika duduk pada kursi legislatif dapat menunjukkan sikapnya. Perempuan memiliki perasaan yang lebih peka jika dibandingkan dengan laki-laki.

Karena seorang calon legislatif perempuan bisa menjadi ibu. Atau bahkan sudah menjadi ibu ketika menjabat sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif perempuan diharapkan memikirkan nasib sesama perempuan dan anak-anaknya serta keluaga pada umumnya.

Selebihnya dia dituntut sebagaimana juga legislatif laki – laki. Memenuhi janji kampanyenya. Dan terhindar dari kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

Sayangnya, keterwakilan perempuan di parlemen dan eksekutif kini tercederai dengan banyaknya kepala daerah dan anggota Dewan perempuan yang tersandung kasus korupsi. “Kesetaraan” tak hanya dalam aksi positif, melainkan juga dalam aksi negatif. Dan itu sangat berdampak pada gerakan perjuangan perempuan.

Pengamat menilai, banyaknya kepala daerah dan legislatif perempuan yang terlibat kasus korupsi, karena terbawa oleh arus politik transaksi. “Mahar politik, akhirnya menjadi bagian dari politik yang sangat transaksional. Sehingga yang dikampanyekan sekarang adalah bagaimana menghasilkan perempuan yang berintegritas,” demikian katanya.

Perjalanan perempuan di parlemen memang masih panjang. Tapi, bak kata pepatah Tiongkok, seribu kilometer perjalanan tetap dimulai dari langkah pertama. Maka marilah para perempuan anggota legislatif dan eksekutif mulai mengambil langkah yang dipuji.*