Thursday, 13 December 2018

Menyoal Fungsi Wakil Rakyat

Selasa, 7 Agustus 2018 — 5:13 WIB

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) gerah dengan pernyataan sejumlah tokoh dan elite politik soal kemiskinan di Indonesia. Tetapi di sisi lain, Bamsoet mengakui negeri ini sedang dilanda masalah pelik. Mulai dari pengangguran, kemiskinan, utang luar negeri, depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan masalah lainnya.

Pimpinan DPR tersebut meminta supaya semua persoalan yang sedang dihadapi Indonesia tidak didramatisir. Tapi di sisi lain, DPR jelas mengakui bahwa negara ini tengah dibelit banyak masalah, terutama di sektor ekonomi dan sosial. Daya beli masyarakat semakin menurun, sementara fluktuasi harga kebutuhan pokok sangat tajam.

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sampai Maret 2018 tercatat 25, 95 juta orang. Angka ini diklaim menurun 633,2 ribu orang yang sebelumnya tercatat 26,58 juta orang pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan sempat menimbulkan kontroversi karena metode penghitungannya dipertanyakan.

Begitu pula jumlah pengangguran, BPS mengklaim angkanya turun dari 7,01 juta orang menjadi 6,87 juta orang. Metode pengukurannya juga dipertanyakan. Namun yang pasti, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan pelik di Indonesia. Ini realitas yang tidak bisa ditutup-tutupi, dan tidak bisa dipungkiri pula keluhan-keluhan masyarakat yang mengemuka setiap hari.

DPR punya tugas dan kewenangan menghimpun, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi warga. Legislatif juga punya kewajiban mengawasi pelaksanaan Undang-undang, APBN serta kebijakan pemerintah. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen punya kewajiban cepat merespon keluhan masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Bukan justru mengeluarkan pernyataan ambigu yang sulit dibedakan, apakah pernyataan itu mewakili partai politik atau sebagai wakil rakyat.

Di tahun politik ini, pernyataan apa pun yang dilontarkan, bisa menimbulkan multitafsir, tergantung dari sisi mana menafsirkannya. Pernyataan tokoh-tokoh dan elite politik soal kondisi yang dihadapi Indonesia, bila dipandang dari sudut politik, tidak bisa dinafikkan sebagai manuver politik menjelang Pilpres 2019. Tetapi sebagai wakil rakyat, Dewan juga tidak boleh menafikkan pernyataan itu sebagai kritik.

Justru rakyat berhak bertanya, di mana kepekaan Dewan sebagai wakil rakyat melihat realitas yang dirasakan masyarakat saat ini. Masa tugas anggota DPR periode 2014-2019 tinggal 14 bulan lagi. Di akhir masa baktinya, legislatif wajib menjalankan fungsi dan kewenangannya menyerap aspirasi masyarakat, serta mengawasi kebijakan eksekutif. Karena persoalan pelik yang dihadapi bangsa ini tidak terlepas dari tanggungjawab DPR. **