Wednesday, 19 September 2018

Alasan Gerindra Minta Ma’ruf Amin Mundur dari MUI

Senin, 13 Agustus 2018 — 16:40 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf  Amin.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin.

JAKARTA – Politisi Partai Gerindra Sodik Mudjahid meminta KH Ma’ruf Amin mundur dari posisi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah jadi cawapres. Menurutnya, pengunduran diri harus dilakukan karena MUI sudah saharusnya tidak berpihak pada kepentingan politik manapun.

“Almukarrom KH  Ma’ruf Amin sebaiknya mundur dari posisi Ketua MUI,” kata Sodik dalam keterangannya kepada media, Minggu (12/8).

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART MUI) pasal 3 ditegaskan bahwa MUI adalah lembaga independen. Sehingga MUI tidak bisa berpihak pada kepentingan politik manapun.

“Sementara pasal 6 mengatakan bahwa MUI adalah penghubung umat dengan umara (pemimpin) dan penterjemah timbal balik kepentingan ulama dan umara,” katanya.

Sodik menilai status calon wakil presiden yang lekat di Ma’ruf sekarang bakal mengaburkan sikap independen MUI. Sebab, Ma’ruf bakal mengikuti kontetasi yang bakal menyingkirkan kelompok lainnya.

“Atau setidaknya sulit untuk bersikap independen dalam memimpin MUI. Di lain pihak, banyak masalah bangsa ke depan, dalam berbagai bidang kehidupan yang masih perlu mendapat fatwa MUI,” ujar dia.

Menurut dia dengan pengunduran diri ini bisa membebaskan Ma’ruf dari tekanan psikologis dalam mengelkuarkan kebijakan fatwa bagi pemerintah. “Dengan kata lain langkah pengunduran diri dari ketua MUI, memberikan manfaat bagi MUI, umat, pemerintah, bangsa dan bagi pribadi KH Ma’ruf sendiri,” katanya.

Di Pilpres, Ma’ruf Amin digandeng Joko Widodo sebagain cawapres. Mereka akan menghadapi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai Gerindra tempat Sodik bernaung mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga.

Ma’ruf diketahui menjadi pimpinan di dua lembaga Islam besar. Di MUI Ma’ruf memiliki jabatan sebagai ketua umum dan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai Rais Aam. (win)