Wednesday, 21 November 2018

“Durian Runtuh” Wagub DKI Jadi Milik Gerindra Apa PKS?

Rabu, 15 Agustus 2018 — 6:20 WIB
sentilan dki

KURSI Wagub DKI Jakarta yang mendadak kosong karena ditinggal Nyawapres Sandiaga Uno, benar-benar jadi “durian runtuh” bagi parpol peminatnya. Dulu Sandiaga meraihnya lewat pilkada dengan dana bermiliar-miliar. Kini asal nasib mujur, politisi Gerindra seperti M. Taufik atau Mardani Alisera PKS bisa memperolehnya secara gratis.

Belum ada setahun merasakan empuknya kursi Wagub DKI, Sandiaga Uno tiba-tiba harus meninggalkannya, karena “keberuntungan” nasib. Dia ditunjuk Prabowo menjadi Cawapresnya menuju Pilpres 2019. Apa nggak beruntung namanya? Yang lain sikut-sikutan  sesama teman untuk memperoleh posisi itu, dia yang tak pernah bermimpi malah ditawari.

Menjadi Wapres Republik Indonesia adalah kehormatan tiada tara, meski itu belum pasti. Memang kehormatanlah yang dikejar Sandiaga. Kalau duit, sebagai pengusaha aset pribadinya sudah Rp3,8 triliun, di luar surat berharga yang juga sekitar Rp3,7 triliun. Walhasil, sebagai Wagub DKI maupun Cawapres, target baginya sekedar kehormatan.

Sebagai Wagub DKI, saat ditinggal Nyawapres sebetulnya bisa ambil cuti saja. Tapi Sandiaga milih mundur total, dengan alasan agar bisa lebih fokus. Karenanya, bagi dia uang puluhan bahkan ratusan miliar untuk modal ikut Pilgub DKI, itu soal keciiil….. Agaknya Sandiaga sudah jenuh di DKI, dan ingin merasakan pula sensasinya jadi Wapres (kalau menang).

Sandiaga sudah mengundurkan diri dari DKI, dan kini tinggal parpol pengusung Anies-Sandi yang berebut durian runtuh. Di Gerindra ada M. Taufik, dan di PKS ada pula Mardani Alisera, atau juga Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jabar. Nah, siapa yang bernasib mujur di antara mereka?

Jika mengikuti aturan lama, UU No.1/2015 dan PP 102/2014, Gubernur Anies bisa menunjuk siapa saja yang dia sukai. Tapi kini acuannya UU No.10/2016, pasal 176 di mana di situ diatur harus melalui pemilihan di DPRD.

Siapa yang ngebet mendapatkan “durian runtuh” tersebut, itu artinya harus bisa melobi fraksi-fraksi di DPRD. Maukah mereka memberikan suaranya secara cuma-cuma? Hanya mereka yang tahu. Kalaupun misalnya harus ada, tentunya takkan menguras kantong sebagaimana Pilkada langsung. – (gunarso ts)