Wednesday, 19 September 2018

Haruskah Tarif Rusunawa Naik

Kamis, 16 Agustus 2018 — 5:51 WIB

TARIF Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) naik. Kenaikan sewa hingga 20 persen dipastikan menambah beban hidup penghuni tempat tinggal vertikal berlapis-lapis itu semakin berat.

Kepastian kenaikan tarif rusunawa setelah Guberur Anies Baswedan menandatangani Pergub Nomor 55/2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan pada 30 Mei 2018.

Payung hukum dikeluarkannya pergub ini yakni Perda Nomor 1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3/ 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalihnya merujuk indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi perlu dilakukan penyesuaian.

Kenaikan tarif rusunawa dikenakan baik untuk masyarakat umum maupun masyarakat kelas bawah maupun masyarakat terprogram alias masyarakat yang terdampak relokasi (korban penggusuran).

Tarif rusunawa bagi masyarakat umum yang tinggal di lantai satu dari harga sewa Rp588.000/bulan naik menjadi Rp705.600/bulan. Sementara Rusunawa Marunda yang merupakan tempat relokasi bagi masyarakat terimbas penggusuran juga naik. Semula Rp159 ribu/ bulan bagi warga yang tinggal di lantai satu naik menjadi Rp190.800/bulan.

Begitupula di Pulogebang. Sewa hunian vertikal berlapis-lapis itu naik dari semula Rp 273 ribu/bulan menjadi Rp 372.600/bulan. Kenaikan tarif tentunya juga terjadi di rusunawa lainnya.

Melambungnya tarif rusunawa membuat penghuninya terperangah. Mereka tidak percaya di tengah kehidupan yang semakin berat, justru Pemprov DKI Jakarta menaikkan sewa rusunawa.

Penghuni Rusun Pinus Elok, misalnya. Ketika diminta tanggapan seputar Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif mereka bagai koor menyatakan keberatannya dan berharap gubernur meninjau kembali kebijakannya.

Keberatan penghuni rusunawa atas naiknya tarif sewa bisa dipahami. Maklum hampir sebagian besar penghuni rusunawa ekonominya pas-pasan. Dengan tarif yang sekarang saja banyak penghuni kabur atau keluar dari rusunawa karena tak mampu membayar sewa, apalagi bila dinaikkan.

Sesuai dengan data, ribuan warga yang tinggal di 24 rumah vertikal berlapis-lapis milik Pemprov DKI Jakarta itu menunggak biaya sewa mencapai puluhan miliar. Kecenderuangannya dari tahun ke tahun angka tunggakannya naik terus.

Merujuk fakta ini tidak ada salahnya bila Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kenaikan tarif rusunawa. Apalagi saat ini nilai rupiah terhadap dolar AS terus melemah dan sempoyongan yang berdampak melambungnya harga kebutuhan hidup.

Pertanyannya, haruskah di saat kehidupan warga semakin sulit, tetapi tarif rusunawa dinaikkan? Kini penghuni rusunawa menungu kearifan Gubernur Anies. @*