Saturday, 22 September 2018

TV Bebas Bertanggung Jawab Demi Hindari Fatwa PWNU DIY

Sabtu, 18 Agustus 2018 — 7:10 WIB
ilc-haram

BIASANYA fatwa haram-halal dikeluarkan MUI Pusat, tapi PWNU DI Yogyakarta 10 Agustus 2018 lalu mengeluarkan fatwa bahwa nonton ILC di TV One hukumnya haram. Polemik n terjadi. TV One membela diri bahwa anjing penjaga harus menyalak. Pers memang dijamin kebebasannya, tapi bebas yang bertanggungjawab!

Program ILC (Indonesia Lawyers Club) di TV One Rabu malam memang menarik, sehingga digemari penonton kawasan Asia Tenggara. Meski pakai nama “Lawyers” di dalamnya, topik pembahasan tak melulu soal hukum, dan nara sumbernya juga tak selalu para pengacara.

Apapun bisa dibahas, dan sering pula nara sumbernya itu-itu saja meski kadang tak berkaitan dengan topik. Suka atau tidak suka, program itu telah melahirkan bintang-bintang ILC, sebagaimana: Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ruhut Sitompul, Rocky Gerung, Ridwan Saidi, Ratna Sarumpaet. Suara mereka memang selalu galak dan cenderung menyerang pemerintah, tapi banyak digemari pemirsa. Ketika rating tinggi, iklan pun membanjir dan mahal pula.

Biar seimbang memang dihadirkan pula narasumber pembela pemerintah, tapi nama mereka tak pernah melegenda sebagaimana Fahri Hamzah-Fadli Zon Cs. Kesan yang muncul kemudian, ILC justru pemanas situasi. Gara-gara ini pula, PWNU DI Yogyakata dari Kotagede 10 Agustus lalu mengeluarkan fatwa: nonton ILC TV One hukumnya haram.

Publik pun tersentak, kok sampai segitunya PWNU Yogyakarta mengeluarkan fatwa. Apakah karena barusan Mahfud MD yang batal jadi Cawapres Jokowi buka-bukaan di ILC 14 Agustus lalu? Jika dilihat tanggal fatwa ternyata bukan. Tapi karena curhat Mahfud MD di ILC pula, fatwa PWNU DIY itu jadi membahana.

Karni Ilyas selaku pembawa acara ILC, membantah pihaknya melakukan provokasi dan pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan PWNU DIY. Dia menjelaskan pihaknya menjalankan tugas jurnalis, yaitu watch dog atau anjing penjaga. “Kalau dalam kepentingan publik bermasalah, apa boleh buat. Itu adalah tugas wartawan sebagai watch dog.” Kata Karni Ilyas.

Sebagai lembaga sosial kontrol, kebebasan pers memang dijamin lewat UU Pers No. 40 tahun 1999. Tapi meski tak ada pembreidelan, bukan berarti pers bebas tanpa batas. Pers harus memiliki sensitivitas tinggi, sehingga produk pers itu tidak berpotensi mengancam keutuhan NKRI – gunarso ts