Friday, 16 November 2018

Mundur Sebagai Menteri Patut Diapresiasi

Sabtu, 25 Agustus 2018 — 5:25 WIB

SATU lagi pejabat publik, Menteri Sosial Idrus Marham menjadi tersangka korupsi. Kali ini yang menjadi sorotan, tidak sebatas penetapannya sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi sikap yang diambil Idrus Marham dengan mengundurkan diri sebagai Mensos.

Seperti diberitakan, begitu menerima surat pemberitahuan sebagai tersangka, Idrus langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatannya beserta menyerahkan segala fasilitas mobil dinas dan rumah jabatannya sebagai menteri. Idrus juga mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar.

Dapat diduga, alasan pengunduran diri agar lebih lebih fokus menghadapi masalah hukum dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sekarang sedang ditangani KPK. Tetapi yang lebih utama adalah bentuk pertanggungjawaban moral. Ini yang perlu diapresiasi, jika pejabat segera mundur begitu tersangkut masalah hukum.

Tidak sedikit pejabat yang malah berusaha mempertahankan jabatannya, meski sudah tersangkut masalah hukum. Tak jarang, jabatan dijadikan semacam ‘tameng’untuk menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

Kita tentu berharap makin banyak pejabat yang lebih berani mengundurkan diri begitu tersangkut masalah hukum, apalagi tindak pidana korupsi. Ini bukan saja bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, tanpa perlu memperdebatkan mengenai status hukum yang disandangnya baru sebagai tersangka. Belum terdakwa, belum berstatus terpidana. Belum ada keputusan hukum tetap berupa vonis pengadilan.

Yang lebih utama lagi, mengundurkan diri sebagai pejabat publik begitu terseret kasus hukum adalah bentuk pertanggungjawaban moral.Sangatlah tidak etis, jika pejabat menyandang status tersangka, sekalipun bukan kasus korupsi. Selain akan menjadi bahan gunjingan publik, tentu akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada institusi yang dipimpinnya. Belum lagi akan terganggunya pelaksanaan tugas.

Kementerian Sosial adalah posisi strategis dalam upaya menyejahterakan rakyat. Pelayanan Kemensos saat ini harus lebih maksimal, apalagi setelah adanya bencana alam di Lombok dan Kalbar. Penanganan harus lebih fokus dan cepat dalam upaya pemenuhan kebutuhan korban bencana. Pemulihan tempat tinggal, penataan sumber kehidupan dan penghidupan warga masyarakat. Semuanya butuh percepatan.

Karena itu,gerak cepat Presiden Jokowi yang segera melantik Agus Gumiwang sebagai Mensos untuk menggantikan Idrus Marham, merupakan langkah tepat.(*)