Wednesday, 14 November 2018

Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ditetapkan Jadi Tersangka

Selasa, 28 Agustus 2018 — 22:16 WIB
Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail saat pemeriksaan dugaan mark up proyek pelebaran Jalan Raya Nangka, usai diperiksa di Polres Depok. (anton)

Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail saat pemeriksaan dugaan mark up proyek pelebaran Jalan Raya Nangka, usai diperiksa di Polres Depok. (anton)

DEPOK  – Mantan Walikota Kota Depok Nur Mahmudi Ismail bersama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto ditetpakan sebagai tersangka dalam kasus pembebasan untuk pelebaran Jalan  Raya Nangka, Kelurahan Sukmaju Baru, Tapos, oleh tim penyidik Tipikor Polres Depok.

“Mantan Walikota Kota Depok yang menjabat dua priode dan manta Sekda setempat Harry Prihanto resmi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembebasan lahan untuk pelabaran Jl. Raya Nangka,” kata Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi Polresta Depok Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang P kepada wartawan, Selasa (28/8).

“Diduga kasus ini merugikan keuangan negara setelah menerima hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Barat turun,” tandasnya. Nurmahmudi menjadi Walikota Depok dalam dua periodo, yakni  2006 – 2011 dan 2011 – 2016.

Untuk besaran uang yang dikorupsi mantan Walikota Depok dan  mantan Sekda Depok belum dapat dirinci secara resmi. Namun,  untuk penetapan terhadap dua tersangka sudah dikeluarkan Polresta Depok secara resmi setelah menerima audit BPKP Propinsi Jabar bahwa memang ada kerugian negara dalam kasus pembebasan dan pelabaran badan Jl. Raya Nangka, Kel. Sukamaju Baru, Tapos.

Kasus dugaan korupsi pelebaran dan pemabebasan lahan untuk Jl. Raya Nangka, Kel. Sukamaju Baru, Tapos sebetulnya sudah sejak bulan Oktobe 2017 lalu namun hingga beberapa bulan belakangan terkesan jalan ditempat.

Walaupun pihak Tipikor telah memanggil sekitar 87 orang saksi atas kasus dugaan kurpsi tersebut tapi sampai 25 Agustus 2018 belum ada satu pun pejabat Kota Depok yang ditetapkan jadi tersangka.

MENGGUNAKAN DANA APBD

Menurut AKP Bambang, kurun waktu beberapa bulan ini kasus tengah dilakukan penyidikan sehingga tidak dapat diekspos ke public terlebih harus meminta audit dari BPKP Jawa barat terlebih dulu.

“Setelah ada surat dari BPKP Jabar tentunya pihaknya akan melanjutkan pemeriksaan terhadap ke dua tersangka termasuk lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya , Pos Kota (20/8) kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Jl. Raya Nangka, Kel. Sukamaju Baru, Tapos terkesan pemeriksaaan di jajaran Polres Depok jalan ditempat.

Kasus proyek pengadaan dan pembebasan lahan untuk proyek pelabaran Jl. Raya Nangka yang menggunakan anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp 17 miliar ternyata tidak kunjungdituntaskan. Walaupun, sejumlah warga yang terkna proyek jalan sudah menerima dana konpensasi atau ganti rugi sejak tahun 2016 lalu. (anton/win)