Monday, 24 September 2018

LSM Depok Minta Mantan Walikota Nur Mahmudi Juga Dikenakan Pasal Pencucian Uang

Rabu, 29 Agustus 2018 — 9:35 WIB
Ketua LSM Kapok Kasno saat menunjukan beberapa bukti kasus dugaan mark
up proyek pembebasan lahan Jl. Raya Nangka ke Tim Tipikor Polres Depok
beberapa waktu lalu. (anton)

Ketua LSM Kapok Kasno saat menunjukan beberapa bukti kasus dugaan mark up proyek pembebasan lahan Jl. Raya Nangka ke Tim Tipikor Polres Depok beberapa waktu lalu. (anton)

DEPOK  – Sejumlah elemen masyarakat Kota Depok mengapresias1 keberanian  aparat kepolisian yang menetapkan tersangka terhadap mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail atau NMI.

NMI pernah menjabat dua priode di Depok, menjadi tersangka bersama  Sekda Harry Prihanto dalam kasus dugaan  korupsi pembebasan Jl. Raya Nangka, Kel. Sukamaju Baru, Tapos.

“Jelas kami sangat mengapreasi kinerja jajaran Polres Depok yang telah berani menetapkan tersangka terhadap mantan Walikota Depok NMI dan Sekda Harry Prihanto yang sempat jalan ditempat penyidikannya,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kapok Kusno, Rabu (29/8/2018).

Dugaan adanya mark up pembebasan lahan tersebut sebetulnya sudah lama terdengar namun seakan terabaikan dengan hinggar bingar program pembangunan di Kota Depok.

Kusno berharap,  Tipikor Polres Depok tidak hanya menetapkan tersangka tapi juga memberlakukan UU pencucian uang terhadap kedua tersangkat karena menggunakan APBD tahun 2016 sebesar Rp 10 miliar lebih.

Proyek pembebasan lahan untuk pelebaran Jl. Raya Nangka tidak lain untuk kepentingan pembangunan Tower Alamanda Green Lake View Depok. informasi yang diperoleh,  Nur Mahmudi Ismail menjadi salah satu pemegang saham proyek apartemen seluas 13 Ha di kawasan Tapos tersebut.
“Kasus itu harus terus dilanjutkan dan diduga bukan hanya dua tersangka saja yang menerima dana APBD tahun 2015 namun sejumlah pejabat lain di Pemkot serta anggota DPRD Kota Depok juga terlibat,” tutur Yudi, warga Perumnas Depok Satu.

Sebelumnya, Pos Kota (29/8) merilis, mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda setempat harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan Jl. Raya Nangka yang merugikan keuangan negara oleh Tim Tipikor Polres Depok setelah menerima surat keputusan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Barat. (anton/tri)