Tuesday, 20 November 2018

Meski Sudah Tersangka Polisi Belum Kembali Panggil Nur Mahmudi

Rabu, 29 Agustus 2018 — 18:38 WIB
Kapolres Depok Ajun Kombes Pol. Didik S

Kapolres Depok Ajun Kombes Pol. Didik S

DEPOK – Jajaran Polres Depok masih belum memanggil kembali mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk diperiksa lebih lanjut terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan lahan untuk Jalan Raya Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat yang diduga merugikan negara sekitar Rp 10 miliar lebih tahun anggaran APBD tahun 2015.
“Kami belum ada niat memanggil kembali karena butuh kelengkapan alat bukti karena tim penyidik masih mengumpulkannya, ” kata Kapolres Depok Ajun Kombes Pol. Didik S, Rabu (29/8/2018).

Tim penyidik masih terus terus melengkapi alat bukti lainnya soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Dan 20 Agustus 2018 tim tipikor Polres Depok menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nur Mahmudi dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto.

Nur Mahmudi Ismail akan segera purna bakti dari Walikota Depok.

Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail

“Nanti pada waktunya kalau sudah mencukupi kami akan melakukan pemanggilan ulang kepada Nur Mahmudi Ismail untuk pemeriksaan lebih lanjut, ” ujar Kapolres sambil menambahkan pihaknya telah meminta keterangan sekitar 80 orang saksi, ahli dan ada surat tentunya itu bagian dari alat bukti tersebut.

Yang jelas bahwa penyidik akan melakukan proses, langkah-langkah penyidikan dilakukan untuk melakukan pembuktian dan dilakukan sejak bulan Nopember 2017 dengan 80 orang saksi.

BAKAL DIJAWALKAN

Menurut dia, pihaknya juga akan mendjawalkan pemanggilan baik kepada tersangka maupun saksi .
Tidak ter
tutup kemungkinan Walikota Depok Muhammad Idris juga akan dipanggil oleh tim penyidik terkait kasus tersebut. “Walikota Depok Muhammad Idris untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut, ” imbuhnya.

Pengadaan tanah itu sesuai dengan surat izin yang diberikan oleh suadara MNI awalnya dibebankan kepada pihak pengembang, namun polisi menemukan bahwa ada anggaran dari APBD yang keluar untuk pengadaan lahan itu, tahun 2015 nilainya sekitar Rp 10 miliar lebih dari ajuan anggaran APBD sebesar Rp 17 miliar. (anton/b)