Sunday, 23 September 2018

Ditjen Imigrasi : Belum Ada Permintaan Pencekalan Nur Mahmudi dan Harry Prianto

Kamis, 30 Agustus 2018 — 10:38 WIB
Kepala Imigrasi Kelas II Depok Dadan Gunawan

Kepala Imigrasi Kelas II Depok Dadan Gunawan

DEPOK – Jajaran kantor Imigrasi kelas II Depok sampai saat ini belum menerima surat tembusan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Pusat  terkair pencekalan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretrais Daerah (Sekda) setempat Harry Prianto.

Keduanya  ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jl. Raya Nangka, Kel. Sukmajau Baru, Tapos yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 10 miliar lebih.

“Sampai saat ini kami belum menerima surat tembusan dari Ditjen Imigrasi Pusat yang diajukan atau usulan pihak Polri khususnya Polres Depok yang tengah menanggani kasus korupsi mantan walikota Depok tersebut,” kata Kepala Imigrasi Kelas II Depok Dadan Gunawan, Kamis (30/8).

Penetapan pencekalan tersebut harus ada usulan dari instansi yang memiliki kewenangan yaitu Polri khsusunya Polres Depok disampaikan ke Ditjen Imigrasi kemudian Ditjen Imigrasi setelah menerima usulan dimaksud akan memasukan ke dalam sistem Cekalnya yang akan dipergunakan kantor Imigrasi kelas II Depok untuk proses pencegahan dan tangkal (Cekal) kepada orang yang diusulkan tersebut.

Menurut dia, kegiatan penetapan pencekalan terhadap seseorang tidak secara otomatis dilakukan pihak kantor Imigrasi kelas II Depok namun harus melalui proses pengajuan atau usulan dari yang memiliki kewenangan penyidikan khususnya di jajaran kepolisian.

“Kami tentunya siap menerima tugas jika sudah ada surat tembusan dari Ditjen Imigrasi setelah adanya usulan pencekalan tersebut,” tuturnya. (anton)